alexametrics
27.1 C
Gorontalo
Sunday, May 29, 2022

Masuk Lima Besar, Habibie Diundang ke Istana Negara

GORONTALOPOST.ID—Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bicara tentang kekompakan antar pemerintah untuk menangani Covid-19. Hal itu dikemukakan Rusli saat menjadi satu dari tiga gubernur yang diberi kesempatan bicara di hadapan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

Selain Gorontalo, Gubernur Sumatera Selatan dan Kalimantan Utara turut mendapatkan kesempatan langka itu. Para gubernur beserta sejumlah menteri diundang presiden untuk membahas penanganan Covid-19 di Indonesia serta serapan anggaran di masing-masing daerah.

“Penanganan Covid-19 ini Pak Presiden, kita harus kompak dan bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa. Termasuk teman-teman forkopimda. Itu yang kami lakukan di Gorontalo,” ucap Habibie.

Kekompakan tersebut, lanjut Rusli, tidak saja membuat suatu pekerjaan menjadi ringan, tetapi juga terdistribusi dengan baik. Semua merasa dilibatkan dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Lebih penting lagi, tidak saling menyalahkan satu dengan lainnya.

“Kita sangat kompak antar forkopimda dan bupati wali kota. Apabila ada sesuatu terjadi kita bahas lewat vicon maupun rapat tatap muka demi mencari solusi, jadi tidak saling menyalahkan. Bahkan penganggarannya kita sharing antara provinsi dan kabupaten/kota,” sambungnya.

Hal berikutnya yang menjadi masukan Rusli yakni menyangkut data penerima bantuan sosial. Ia meminta pemerintah pusat segera memperbaiki data untuk berbagai bantuan. Data yang tidak diperbaharui secara berkala banyak menimbulkan masalah di tingkat bawah.

“Begitu juga dengan bantuan. Itu BLT dan segala macam, kalau diberi uang maka uang semua. Jangan ada uang ada sembako,” saran gubernur dua periode itu.
Rusli benar-benar menjadi bintang pada pertemuan yang juga dihadiri oleh para menteri itu. Secara hasil, penanganan Covid-19 di Gorontalo masuk lima besar terbaik selain Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta dan Bangka Belitung.

Selain itu, Gorontalo juga masuk lima besar penyerapan anggaran. Karena realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga pertengahan Juli 2020 sudah mencapai 43,85 persen. Dari Rp1.709.762.195.212,47 APBD pemprov setelah penyesuaian, Rp749.809.245.291,51 sudah terserap untuk berbagai program dan kegiatan.

“Alhamdulillah tadi sudah selesai pertemuan dengan Bapak Presiden, salah satunya membahas tentang serapan anggaran di tiap daerah. Provinsi Gorontalo menjadi satu dari lima daerah terbaik serapan anggarannya,” ucap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/7).

Dijelaskannya, APBD Pemprov Gorontalo mengalami penyusutan 17,85 persen dari alokasi sebelumnya sebesar Rp2,081 triliun. Anggaran berkurang karena ada rasionalisasi dana pemerintah pusat dan taksiran penurunan pendapatan pajak daerah.

Untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Pemprov Gorontalo juga menganggarkan sekira Rp123,6 miliar. Alokasi itu dibagi tiga sektor utama yakni kesehatan sebanyak Rp67,5 miliar, dampak ekonomi Rp35,4 miliar dan jaring pengaman sosial sebasar Rp20,7 miliar.

Total realisasi anggaran Covid-19 juga cukup menggembirakan di mana 55,8 persen atau Rp69,06 miliar sudah dibelanjakan untuk tiga sektor utama. Sektor kesehatan telah dibelanjakan sebesar Rp37,1 miliar, dampak ekonomi Rp16,2 miliar dan jaring pengaman sosial Rp15,8 miliar.

“Tadi Bapak presiden dalam arahannya meminta agar kita semua serius penanganan Covid-19. Jadi harus punya keinginan dan betul betul memberantas Covid-19 ini, jangan dianggap remeh,” imbuh Rusli.

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu menjadi satu dari tiga gubernur yang beruntung diberi kesempatan Presiden Jokowi untuk berbicara. Rusli menyebut penanganan Covid-19 butuh kekompakan dan sinergitas dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Hal itu sudah dibuktikannya di Gorontalo dengan merangkut bupati, wali kota dan unsur forkopimda. Setiap kebijakan yang diambil dibahas dengan forkopimda, bupati dan wali kota. Masing-masing diberi peran dan bertanggungjawab sesuai kewenangannya. Bahkan, antar pemprov, pemkot dan pemkab saling berbagi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi Covid-19.(zis/ADv)

GORONTALOPOST.ID—Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bicara tentang kekompakan antar pemerintah untuk menangani Covid-19. Hal itu dikemukakan Rusli saat menjadi satu dari tiga gubernur yang diberi kesempatan bicara di hadapan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

Selain Gorontalo, Gubernur Sumatera Selatan dan Kalimantan Utara turut mendapatkan kesempatan langka itu. Para gubernur beserta sejumlah menteri diundang presiden untuk membahas penanganan Covid-19 di Indonesia serta serapan anggaran di masing-masing daerah.

“Penanganan Covid-19 ini Pak Presiden, kita harus kompak dan bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa. Termasuk teman-teman forkopimda. Itu yang kami lakukan di Gorontalo,” ucap Habibie.

Kekompakan tersebut, lanjut Rusli, tidak saja membuat suatu pekerjaan menjadi ringan, tetapi juga terdistribusi dengan baik. Semua merasa dilibatkan dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Lebih penting lagi, tidak saling menyalahkan satu dengan lainnya.

“Kita sangat kompak antar forkopimda dan bupati wali kota. Apabila ada sesuatu terjadi kita bahas lewat vicon maupun rapat tatap muka demi mencari solusi, jadi tidak saling menyalahkan. Bahkan penganggarannya kita sharing antara provinsi dan kabupaten/kota,” sambungnya.

Hal berikutnya yang menjadi masukan Rusli yakni menyangkut data penerima bantuan sosial. Ia meminta pemerintah pusat segera memperbaiki data untuk berbagai bantuan. Data yang tidak diperbaharui secara berkala banyak menimbulkan masalah di tingkat bawah.

“Begitu juga dengan bantuan. Itu BLT dan segala macam, kalau diberi uang maka uang semua. Jangan ada uang ada sembako,” saran gubernur dua periode itu.
Rusli benar-benar menjadi bintang pada pertemuan yang juga dihadiri oleh para menteri itu. Secara hasil, penanganan Covid-19 di Gorontalo masuk lima besar terbaik selain Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta dan Bangka Belitung.

Selain itu, Gorontalo juga masuk lima besar penyerapan anggaran. Karena realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga pertengahan Juli 2020 sudah mencapai 43,85 persen. Dari Rp1.709.762.195.212,47 APBD pemprov setelah penyesuaian, Rp749.809.245.291,51 sudah terserap untuk berbagai program dan kegiatan.

“Alhamdulillah tadi sudah selesai pertemuan dengan Bapak Presiden, salah satunya membahas tentang serapan anggaran di tiap daerah. Provinsi Gorontalo menjadi satu dari lima daerah terbaik serapan anggarannya,” ucap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/7).

Dijelaskannya, APBD Pemprov Gorontalo mengalami penyusutan 17,85 persen dari alokasi sebelumnya sebesar Rp2,081 triliun. Anggaran berkurang karena ada rasionalisasi dana pemerintah pusat dan taksiran penurunan pendapatan pajak daerah.

Untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Pemprov Gorontalo juga menganggarkan sekira Rp123,6 miliar. Alokasi itu dibagi tiga sektor utama yakni kesehatan sebanyak Rp67,5 miliar, dampak ekonomi Rp35,4 miliar dan jaring pengaman sosial sebasar Rp20,7 miliar.

Total realisasi anggaran Covid-19 juga cukup menggembirakan di mana 55,8 persen atau Rp69,06 miliar sudah dibelanjakan untuk tiga sektor utama. Sektor kesehatan telah dibelanjakan sebesar Rp37,1 miliar, dampak ekonomi Rp16,2 miliar dan jaring pengaman sosial Rp15,8 miliar.

“Tadi Bapak presiden dalam arahannya meminta agar kita semua serius penanganan Covid-19. Jadi harus punya keinginan dan betul betul memberantas Covid-19 ini, jangan dianggap remeh,” imbuh Rusli.

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu menjadi satu dari tiga gubernur yang beruntung diberi kesempatan Presiden Jokowi untuk berbicara. Rusli menyebut penanganan Covid-19 butuh kekompakan dan sinergitas dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Hal itu sudah dibuktikannya di Gorontalo dengan merangkut bupati, wali kota dan unsur forkopimda. Setiap kebijakan yang diambil dibahas dengan forkopimda, bupati dan wali kota. Masing-masing diberi peran dan bertanggungjawab sesuai kewenangannya. Bahkan, antar pemprov, pemkot dan pemkab saling berbagi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi Covid-19.(zis/ADv)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/