alexametrics
30.8 C
Gorontalo
Thursday, May 26, 2022

Ketua DPRD Gorut Desak Pemkab, Terbitkan SK Panitia Pengadaan

GORONTALOPOST.CO.ID – Guna mempercepat realisasi program-program jangka panjang di tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Ketua DPRD Gorut Djafar Ismail desak Pemerintah Kabupaten Gorut untuk merealisasikan SK panitia pengadaan.

“APBD telah diketuk oleh Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mempercepat realisasi program-program jangka panjang di tahun ini. Pemerintah daerah harusnya segera menerbitkan Surat Keputusan (SK). SK yang dimaksud yaitu tentang panitia pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun 2021,” ungkap Ketua DPRD Gorout Djafar Ismail.

Menurutnya mengingat masih ada pekerjaan di tahun kemarin (2020) masih belum selesai, maka itu harus digenjot agar tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program-program lainnya.

“Pihak eksekutif harus segera mengeluarkan SK kepanitiaan sesuai dibutuhkan pada pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui APBD tahun ini,” ungkap Djafar.

Untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Djafar mengungkapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nanti dalam proses pengadaan, harus menggunakan sistem baru bukan yang lama.

“Jika terjadi demikian (menggunakan sistem lama) maka takutnya akan terjadi proses pelaksanaan yang lambat dan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Buktinya ampai sekarang di tahun 2021 masih ada beberapa pembangunan yang belum selesai,”tandasnya. (zis)

GORONTALOPOST.CO.ID – Guna mempercepat realisasi program-program jangka panjang di tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Ketua DPRD Gorut Djafar Ismail desak Pemerintah Kabupaten Gorut untuk merealisasikan SK panitia pengadaan.

“APBD telah diketuk oleh Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mempercepat realisasi program-program jangka panjang di tahun ini. Pemerintah daerah harusnya segera menerbitkan Surat Keputusan (SK). SK yang dimaksud yaitu tentang panitia pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun 2021,” ungkap Ketua DPRD Gorout Djafar Ismail.

Menurutnya mengingat masih ada pekerjaan di tahun kemarin (2020) masih belum selesai, maka itu harus digenjot agar tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program-program lainnya.

“Pihak eksekutif harus segera mengeluarkan SK kepanitiaan sesuai dibutuhkan pada pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui APBD tahun ini,” ungkap Djafar.

Untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Djafar mengungkapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nanti dalam proses pengadaan, harus menggunakan sistem baru bukan yang lama.

“Jika terjadi demikian (menggunakan sistem lama) maka takutnya akan terjadi proses pelaksanaan yang lambat dan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Buktinya ampai sekarang di tahun 2021 masih ada beberapa pembangunan yang belum selesai,”tandasnya. (zis)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/