alexametrics
23.9 C
Gorontalo
Saturday, May 28, 2022

Negara Ini Alami Krisis Ekonomi, Semua Menteri Pilih Mundur

GORONTALOPOST.ID– Gotabaya Rajapaksa mencari cara agar tetap berkuasa. Presiden Sri Lanka itu kemarin (4/4) menawarkan pembagian kekuasaan dengan oposisi. Tawaran tersebut diberikan setelah desakan agar dia mundur kian menguat akibat krisis ekonomi yang membelit negara itu.

’’Presiden mengundang seluruh partai politik di parlemen untuk menerima jabatan kabinet dan bergabung dalam upaya mencari solusi untuk krisis nasional.’’ Demikian bunyi pernyataan kantor kepresidenan, seperti dikutip Agence France-Presse.

Rajapaksa memang membutuhkan menteri-menteri baru. Sebab, kabinetnya bubar. Seluruh menteri yang berjumlah 26 orang menyerahkan surat pengunduran diri pada Minggu (3/4) malam. Hanya Presiden Gotabaya Rajapaksa dan saudara lelakinya, Perdana Menteri (PM) Mahinda Rajapaksa, yang terus bertahan.

Kemarin Gubernur Bank Sentral Ajith Nivard Cabraal ikut hengkang. Sejak awal, Cabraal menolak dana talangan IMF. Sementara itu, pemerintah justru ingin mendapatkannya sebagai jalan keluar dari krisis. Padahal, beban utang Sri Lanka sudah sangat besar.

Rencananya, ada empat menteri yang kembali ditunjuk. Tiga di antaranya menduduki posisi lama mereka. Sementara itu, posisi menteri keuangan yang dulu dijabat Basil Rajapaksa digantikan oleh Ali Sabry. Dulu, Sabry adalah menteri kehakiman. Belum diketahui apakah kerabat Rajapaksa lainnya akan ditunjuk sebagai menteri. Sudah jadi rahasia umum bahwa Rajapaksa membagi-bagikan kekuasaan kepada keluarganya.

Bagi penduduk Sri Lanka, hal itu tidak cukup. Yang mereka inginkan adalah mundurnya duo Rajapaksa. Mereka telanjur gerah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memicu krisis perekonomian di negara tersebut. Gara-gara krisis itu, harga BBM, obat-obatan, dan bahan pangan melambung tinggi. Stoknya pun langka. Itu adalah krisis kebutuhan pokok terburuk sejak kemerdekaan Sri Lanka dari Inggris pada 1948.

Para pengamat juga menilai pemerintah tidak serius dalam menangani masalah. Berbagi kekuasaan dengan oposisi bukanlah jalan keluar. ’’Yang dibutuhkan adalah program reformasi yang serius. Tak hanya menghidupkan lagi perekonomian, tapi juga mengatasi masalah pemerintahan,’’ tegas kolumnis politik Victor Ivan. (sha/c18/bay/jawapos)

GORONTALOPOST.ID– Gotabaya Rajapaksa mencari cara agar tetap berkuasa. Presiden Sri Lanka itu kemarin (4/4) menawarkan pembagian kekuasaan dengan oposisi. Tawaran tersebut diberikan setelah desakan agar dia mundur kian menguat akibat krisis ekonomi yang membelit negara itu.

’’Presiden mengundang seluruh partai politik di parlemen untuk menerima jabatan kabinet dan bergabung dalam upaya mencari solusi untuk krisis nasional.’’ Demikian bunyi pernyataan kantor kepresidenan, seperti dikutip Agence France-Presse.

Rajapaksa memang membutuhkan menteri-menteri baru. Sebab, kabinetnya bubar. Seluruh menteri yang berjumlah 26 orang menyerahkan surat pengunduran diri pada Minggu (3/4) malam. Hanya Presiden Gotabaya Rajapaksa dan saudara lelakinya, Perdana Menteri (PM) Mahinda Rajapaksa, yang terus bertahan.

Kemarin Gubernur Bank Sentral Ajith Nivard Cabraal ikut hengkang. Sejak awal, Cabraal menolak dana talangan IMF. Sementara itu, pemerintah justru ingin mendapatkannya sebagai jalan keluar dari krisis. Padahal, beban utang Sri Lanka sudah sangat besar.

Rencananya, ada empat menteri yang kembali ditunjuk. Tiga di antaranya menduduki posisi lama mereka. Sementara itu, posisi menteri keuangan yang dulu dijabat Basil Rajapaksa digantikan oleh Ali Sabry. Dulu, Sabry adalah menteri kehakiman. Belum diketahui apakah kerabat Rajapaksa lainnya akan ditunjuk sebagai menteri. Sudah jadi rahasia umum bahwa Rajapaksa membagi-bagikan kekuasaan kepada keluarganya.

Bagi penduduk Sri Lanka, hal itu tidak cukup. Yang mereka inginkan adalah mundurnya duo Rajapaksa. Mereka telanjur gerah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memicu krisis perekonomian di negara tersebut. Gara-gara krisis itu, harga BBM, obat-obatan, dan bahan pangan melambung tinggi. Stoknya pun langka. Itu adalah krisis kebutuhan pokok terburuk sejak kemerdekaan Sri Lanka dari Inggris pada 1948.

Para pengamat juga menilai pemerintah tidak serius dalam menangani masalah. Berbagi kekuasaan dengan oposisi bukanlah jalan keluar. ’’Yang dibutuhkan adalah program reformasi yang serius. Tak hanya menghidupkan lagi perekonomian, tapi juga mengatasi masalah pemerintahan,’’ tegas kolumnis politik Victor Ivan. (sha/c18/bay/jawapos)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/