alexametrics
27.1 C
Gorontalo
Sunday, May 29, 2022

Selain Pengaktifan JAK, Surat Golkar ke DPRD Juga Minta Kembalikan Hak Protokol

GORONTALOPOST.ID—Surat DPD I Partai Golkar Sulut ke Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tak hanya mengenai permintaan pengaktifan James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut.

Namun juga, surat yang ditandatangani Ketua DPD I Christiany Eugenia Paruntu (CEP) itu meminta hak keuangan dan hak protokol JAK dikembalikan. Karena diketahui gaji JAK sejak diberhentikan pada Februari lalu, belum diberikan.

Selain tak memberikan gaji, ruang Wakil Ketua DPRD Sulut milik JAK dikunci. Pun sudah beberapa kali Setwan menyurati JAK untuk menarik mobil dinas DB 8 yang tak kunjung dikembalikan politikus Golkar tersebut.

Mengenai hal ini, Sekwan Glady Kawatu saat dikonfirmasi membenarkan jika ada permintaan pembayaran gaji. Dijelaskan Kawatu, proses pembayaran gaji JAK sedang berjalan. “Tapi bukan karena surat ini,” tukasnya. Dikatakan Kawatu, gaji JAK akan dibayar sebagai anggota bukan pimpinan. “Jadi kita akan membayarkan sebagai anggota dewan atas petunjuk pimpinan dewan dan persetujuan Pak James Arthur Kojongian. Sambil menunggu peresmian pemberhentian dari Kemendagri,” tandas Kawatu.(gel)

GORONTALOPOST.ID—Surat DPD I Partai Golkar Sulut ke Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tak hanya mengenai permintaan pengaktifan James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut.

Namun juga, surat yang ditandatangani Ketua DPD I Christiany Eugenia Paruntu (CEP) itu meminta hak keuangan dan hak protokol JAK dikembalikan. Karena diketahui gaji JAK sejak diberhentikan pada Februari lalu, belum diberikan.

Selain tak memberikan gaji, ruang Wakil Ketua DPRD Sulut milik JAK dikunci. Pun sudah beberapa kali Setwan menyurati JAK untuk menarik mobil dinas DB 8 yang tak kunjung dikembalikan politikus Golkar tersebut.

Mengenai hal ini, Sekwan Glady Kawatu saat dikonfirmasi membenarkan jika ada permintaan pembayaran gaji. Dijelaskan Kawatu, proses pembayaran gaji JAK sedang berjalan. “Tapi bukan karena surat ini,” tukasnya. Dikatakan Kawatu, gaji JAK akan dibayar sebagai anggota bukan pimpinan. “Jadi kita akan membayarkan sebagai anggota dewan atas petunjuk pimpinan dewan dan persetujuan Pak James Arthur Kojongian. Sambil menunggu peresmian pemberhentian dari Kemendagri,” tandas Kawatu.(gel)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/