GORONTALOPOST – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto membawakan Pidato Kebangsaan dalam perayaan setengah abad Center for Strategic and International Studies (CSIS). Menteri Koordinator Perekonomian RI itu menekankan tiga hal pokok, sesuai judul pidatonya. Yaitu Demokrasi, Kebangsaan dan Kesejahteraan. Menurutnya, tema Demokrasi, Kebangsaan dan Kesejahteraan masih sangat relevan untuk situasi saat ini.
“Agar arah bangsa menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat yang menjadi citacita bersama menjadi kenyataan. Apalagi di saat menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan RI yang ke-76, menggaungkan semangat kebangsaan harus terus kita gelorakan disertai optimisme kita bahwa bangsa kita akan mencapai kesejahteraan menuju Indonesia maju,” ujarnya.
Lanjut Airlangga, Partai Golkar sesungguhnya telah memiliki Visi Negara Kesejahteraan 2045. Partai Golkar meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara ekonomi besar lainnya di dunia.
“Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, membuat kita harus melakukan restarting dan rebooting tentang skenario kita untuk mewujudkan visi 2045 tersebut. Hampir dua tahun, dunia dilanda pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia negara yang kita cintai ini. Berbagai upaya dan kerja keras telah dilakukan Pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk menekan penularan Covid-19 disertai dengan langkah-langkah untuk mengatasi dampak sosialekonomi dari yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Tidak ada negara yang memiliki pengalaman dalam pengendalian Covid-19 ini. Apalagi saat ini muncul berbagai varian baru Covid-19 yang penularannya sangat cepat,” jelasnya.
Airlangga mengatakan, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menahan laju persebaran Covid-19 dan dampak sosial yang diakibatkannya. Program vaksinasi nasional terus digenjot pemerintah hingga ke pelosok-pelosok daerah. Penanganan kesehatan, penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan dan perhatian terhadap para tenaga kesehatan terus diberikan. Kebijakan bantuan sosial dikeluarkan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan laju pelambatan ekonomi dengan berbagai stimulasi dan insentif bagi pekerja dan dunia usaha agar tetap bergairah.
“Pemerintah mengambil tindakan non-medis, yaitu memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia dengan kasus tinggi sejak tanggal 5 Juli sampai dengan 22 Juli dan diperpanjang 2 kali hingga tanggal 9 Agustus 2021. Di samping itu, pemerintah juga akan melakukan intensifikasi vaksinasi secara luas, meningkat dari rata-rata 1 juta pada bulan Juli menjadi rata-rata 2,5 juta per-hari pada bulan Agustus dan September 2021, sehingga kita sudah akan dapat menyuntikkan sekitar 220 juta dosis vaksin sampai dengan September 2021,” katanya.
Menurutnya, pengendalian pandemi secara terintegrasi ini diharapkan akan mengurangi kasus aktif ke tingkat yang bisa ditolerir dan memberikan ruang pelonggaran tekanan pada fasilitas kesehatan, Rumah Sakit, oksigen dan obat obatan.
“Seiring dengan pengurangan tekanan pandemi ini, maka kita pun akan bisa merelaksasi pembatasan kegiatan sehingga kegiatan ekonomi masyarakat bisa pulih kembali pada kwartal keempat tahun 2021,” paparnya.
Airlangga menjelaskan, tanda-tanda ke arah membaiknya pemulihan ekonomi sudah terlihat positif dengan pertumbuhan ekonomi pada 7,07% pada kuartal kedua ini.
“Sebagaimana sudah saya singgung tadi. Tentu kita berharap trend yang positif akan terus meningkat sehingga pemulihan ekonomi kita akan mempercepat kita untuk keluar dari krisis,” katanya.
Terkait demokrasi, dia mengatakan, sebagai sebuah sistem, praktek demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang surut seiring dinamika kehidupan sosial politik yang terjadi pada setiap masanya. Dan kini, demokrasi di Indonesia pada era reformasi, dalam prakteknya terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kehendak rakyat dimana kedaulatan itu berada.
“Partai Golkar sebagai salah satu partai politik yang menjadi pilar demokrasi di negara kita, selalu berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi di negara yang kita cintai. Dengan berdemokrasi, kita dapat mengelola keragaman kehendak, keinginan dan aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural ini. “Dengan begitu, demokrasi yang kita praktikkan saat ini justru harus memperkuat bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini. Kita telah berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden langsung selama empat kali disertai dengan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Semua proses penyelenggaraan sistem elektoral kita telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral kita telah teruji dengan menghasilkan kepemimpinan, baik nasional dan daerah, yang memiliki legitimasi publik yang sangat kuat dari masyarakat,” urainya.
Airlangga memastikan, Partai Golkar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang ditunjukkan dengan berbagai kebijakan dan program partai yang lebih terbuka, responsif dan demokratis.
“Peningkatan kualitas kader Partai ini, salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan politik dengan materi tentang kepemimpinan; geopolitik; sistem politik dan pemerintahan; kebijakan publik yang meliputi perumusan kebijakan publik, sistem pengganggaran hingga evidence based policy; pendidikan anti korupsi serta kemampuan komunikasi publik agar setiap kebijakan dapat bermanfaat dan diterima masyarakat secara luas. Partai Golkar telah mendirikan GOLKAR INSTITUTE yang sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kader,” terangnya. (GPO)
