
GP.CO.ID, GORONTALO – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Dr. Alfitra Salam mengungkapkan sepanjang tahun 2020 DKPP telah menerima 314 aduan. Angka ini terhitung per 4 Desember 2020.
“Yang non tahapan itu totalnya 109, ini kapan pun bisa terjadi. Kalau yang tahapan itu 205 aduan,” ucap Alfitra ketika memaparkan tugas dan fungsi DKPP kepada insan pers Kota Gorontalo dalam kegiatan NGETREN Media.
Namun menurutnya, tidak semua aduan itu diperiksa dalam sidang DKPP karena harus melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu. Alfitra menegaskan, DKPP tak akan berkompromi dengan penyelenggara yang memang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
“Kami tidak segan-segan mencabut nyawanya dengan pencabutan SK. Dari 2012 hingga 2020 sudah ada 663 penyelenggara yang diberhentikan tetap,” jelasnya.
Kepada para wartawan ini, Alfitra juga menekankan bahwa pelanggaran kode etik yang diperiksa DKPP adalah persoalan individu.
Dengan demikian, pemeriksaan yang dilakukan DKPP bukanlah pemeriksaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu, melainkan hanya pada perorangan saja.(zis)
