Rapat kerja finalisasi penggodokan usulan revisi Tata Tertib (Tatib) DPRD di tingkat panitia khusus (Pansus), kemarin.GP.CO.ID, GORONTALO - Panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo berhasil menyelesaikan revisi tata tertib. Kepastian ini setelah difinalisasi dalam rapat ditingkat Panitia Khusus (Pansus),yang berlangsung kemarin.
Pansus yang dipimpin AW Thalib menghasilkan sejumlah perubahan yang bakal mewarnai kinerja para wakil rakyat di DPRD puncak Botu ini.
Diantaranya menyangkut klausul-klausul yang mengatur tentang kedisiplinan akan kehadiran setiap anggota DPRD. Dimana, di revisi Tatib baru DPRD nanti, akan lebih dipertegas.
Seperti aturan untuk tidak hanya diharuskan memberi alasan yang jelas akan ketidakhadiran dalam mengikuti rapat paripurna.
Namun juga sampai pada alasan yang jelas akan ketidakhadiran mengikuti rapat-rapat pada semua jenjang Alat Kelengkapan DPRD (AKD) di Deprov, mulai dari Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, hingga di rapat-rapat komisi.
Hal penting lainnya yang diperkuat pada revisi Tatib baru di DPRD adalah, terkait pokok-pokok pikiran (pokir) dari jajaran DPRD sendiri.
Seperti dari hasil-hasil penjaringan aspirasi, seperti di masa reses dan sebagainya. Dimana, Ketua Pansus Revisi Tatib DPRD, AW Talib, mengungkapkan bahwa dalam mengakomodir pokir-pokir DPRD tersebut, turut pula dipatok ketersediaan atau alokasi anggarannya, sekian persen dari APBD.
"Karena, selama ini, terkait pokir-pokir DPRD, seperti dari hasil jaring aspirasi di masyarakat, seakan hanya menjadi sampah, tidak berlanjut pada realisasinya," ungkap dia. "Dan, terkait penyampaian pokir-pokir DPRD tersebut,
paling lambat disampaikan pada bulan Februari setiap tahun anggaran berjalan, sebelum penyusunan RKPD oleh pemerintah eksekutif," terang AW Talib. (zis)