GP.CO.ID, GORONTALO- Harapan DPP yang disampaikan melalui Ketua DPD I Partai Golkar Rusli Habibie agar pelaksanaan Musda Golkar Kota Gorontalo berlangsung secara aklamasi belum menjadi kenyataan. Buktinya Musyarawah Partai Golkar Kota Gorontalo yang berlangsung di Hotel Damhil Kota Gorontalo, Minggu (22/11/2020), semula berlangsung adem dan lancar. Namun memasuki tahapan keempat, sidang dengan agenda pemilihan ketua. Mengalami deadlock (penundaan). Hal ini menyusul interupsi terkait sejumlah syarat yang tertuang dalam pencalonan. Maka untuk menyahuti protes tersebut pimpinan sidang Thomas Mopili melakukan mediasi kepada tiga calon yang mendaftar sebagai kandidat ketua Golkar Kota.Yakni Marten Taha, Ryan Kono dan Meyke Camaru. Usai mediasi, Thomas Mopili mengungkapkan ada dua hal yang menjadi polemik yakni menyangkut pasal 25 ayat 3 tentang syarat calon. "Kita memerlukan konsultasi (ajudikatur) yang ahli ke DPP Golkar, kebetulan pimpinan sidang hanya lulusan ekonomi. Tentu hal ini kita perlu ahli hukum untuk penafsiran atas perdebatan dan pertentangan yang terjadi,"ungkapnya. Kemudian yang kedua kata Thomas menyangkut tiga periode kepemimpinan."Soal persetujuan ketua umum tentang tiga periode kepengurusan apakah disampaikan secara lisan atau melalui surat. Hal ini jangan sampai penafsiran yang keliru akan merugikan calon lain,"ungkapnya. Dengan alasan tersebut, mantan Ketua DPRD Gorut Thomas Mopili meminta persetujuan peserta sidang untuk langkah yang diambil. "DPD II ini memiliki organisasi satu tingkat diatasnya, Maka Besok pagi jalannya sidang akan kami laporkan ketua DPD I," ungkapnya. Setelah mendapatkan persetujuan, Musda dipending menunggu konsultasi. Thomas menyatakan DPD II Golkar Kota Gorontalo demisioner. "Maka DPD II Golkar Kota Gorontalo sekarang ini dikendalikan pimpinan sidang,sampai terpilihnya ketua Golkar yang baru," tandasnya.(TR-01)