alexametrics
24.3 C
Gorontalo
Tuesday, May 24, 2022

RH Kelurkan Empat Instruksi

Pastikan Tak Ada Mahar Politik di Pilkada 2020

GORONTALOPOST.CO.ID – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Gorontalo, Rusli Habibie mengeluarkan empat instruksi sekaligus penegasan terkait dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Salah satu poin penting yang dikeluarkan ketua DPD I Partai Golkar yaitu tidak ada mahar politik dalam penjaringan maupun penentuan kandidat calon kepala daerah yang diusung oleh Golkar.

Hanya saja, setiap kandidat harus menyediakan cost politik untuk membiayai saksi yang akan bertugas saat pemilihan nanti. Hal itu disampaikan Rusli Habibie melalui juru bicara partai Golkar Gorontalo Ghalieb Lahidjun. “Ada tiga instruksi serta penegasan dari ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, bapak Rusli Habibie dalam menghadapi Pilkada 2020. Kebetulan di Gorontalo tiga daerah yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango mengikuti Pilkada 2020,” ucap Ghalieb.

Instruksi pertama yaitu mekanisme penetapan calon kepala daerah dari partai Golkar bersifat Bottom Up (dari bawah ke atas). Bukan Top Down (dari atas ke bawah).
Artinya bakal calon yang akan ditetapkan oleh DPP Partai Golkar merupakan aspirasi langsung dari arus bawah kader yang di kawal dan diteruskan oleh Provinsi untuk dilegalisasi secara kelembagaan oleh partai melalui keputusan DPP. “Jadi tidak ada calon yang secara tiba-tiba akan muncul dan ditetapkan oleh DPP partai Golkar, tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPD partai Golkar Kabupaten/Kota sebagai pelaksana hajat Pilkada,” kata Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Gorontalo itu.

Kedua, selain biaya saksi sebagai bukti kesiapan mengikuti Pilkada, tidak ada mahar politik bagi kader maupun non kader yang ingin bertarung pada Pilkada yang menggunakan mesin partai Golkar. Sebab partai Golkar menyadari tujuan akhir dari pertarungan Pilkada adalah pengabdian kepada rakyat. Sehingga yang Golkar butuhkan hanyalah setelah memenangkan Pilkada harus selalu berpihak kepada kepentingan rakyat, sejahterakan rakyat dan bangun kemajuan daerah.

Penegasan ketiga sebagai ‘The party of idea’ yaitu partai yang berkembang diwarnai dengan pertarungan berbagai gagasan atau ide. Maka para kader partai Golkar serta para calon yang digusung partai Golkar diminta untuk bertanding secara sehat memperdebatkan tawaran ide dan gagasan untuk kesejahteraan rakyat.
Bukan malah mencari-cari kesalahan lawan untuk diumbar kesana kemari sebagai materi kampanye.

“Keempat atau yang terakhir adalah jika keputusan partai telah keluar. Maka wajib hukumnya bagi kader partai Golkar untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang digusung oleh partai Golkar. Sebab jika membangkang, maka akan ada sanksi partai yang menanti,” tandas Wakil ketua DPD Partai Golkar Provinai Gorontalo ini. (zis/ADV)

GORONTALOPOST.CO.ID – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Gorontalo, Rusli Habibie mengeluarkan empat instruksi sekaligus penegasan terkait dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Salah satu poin penting yang dikeluarkan ketua DPD I Partai Golkar yaitu tidak ada mahar politik dalam penjaringan maupun penentuan kandidat calon kepala daerah yang diusung oleh Golkar.

Hanya saja, setiap kandidat harus menyediakan cost politik untuk membiayai saksi yang akan bertugas saat pemilihan nanti. Hal itu disampaikan Rusli Habibie melalui juru bicara partai Golkar Gorontalo Ghalieb Lahidjun. “Ada tiga instruksi serta penegasan dari ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, bapak Rusli Habibie dalam menghadapi Pilkada 2020. Kebetulan di Gorontalo tiga daerah yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango mengikuti Pilkada 2020,” ucap Ghalieb.

Instruksi pertama yaitu mekanisme penetapan calon kepala daerah dari partai Golkar bersifat Bottom Up (dari bawah ke atas). Bukan Top Down (dari atas ke bawah).
Artinya bakal calon yang akan ditetapkan oleh DPP Partai Golkar merupakan aspirasi langsung dari arus bawah kader yang di kawal dan diteruskan oleh Provinsi untuk dilegalisasi secara kelembagaan oleh partai melalui keputusan DPP. “Jadi tidak ada calon yang secara tiba-tiba akan muncul dan ditetapkan oleh DPP partai Golkar, tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPD partai Golkar Kabupaten/Kota sebagai pelaksana hajat Pilkada,” kata Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Gorontalo itu.

Kedua, selain biaya saksi sebagai bukti kesiapan mengikuti Pilkada, tidak ada mahar politik bagi kader maupun non kader yang ingin bertarung pada Pilkada yang menggunakan mesin partai Golkar. Sebab partai Golkar menyadari tujuan akhir dari pertarungan Pilkada adalah pengabdian kepada rakyat. Sehingga yang Golkar butuhkan hanyalah setelah memenangkan Pilkada harus selalu berpihak kepada kepentingan rakyat, sejahterakan rakyat dan bangun kemajuan daerah.

Penegasan ketiga sebagai ‘The party of idea’ yaitu partai yang berkembang diwarnai dengan pertarungan berbagai gagasan atau ide. Maka para kader partai Golkar serta para calon yang digusung partai Golkar diminta untuk bertanding secara sehat memperdebatkan tawaran ide dan gagasan untuk kesejahteraan rakyat.
Bukan malah mencari-cari kesalahan lawan untuk diumbar kesana kemari sebagai materi kampanye.

“Keempat atau yang terakhir adalah jika keputusan partai telah keluar. Maka wajib hukumnya bagi kader partai Golkar untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang digusung oleh partai Golkar. Sebab jika membangkang, maka akan ada sanksi partai yang menanti,” tandas Wakil ketua DPD Partai Golkar Provinai Gorontalo ini. (zis/ADV)

MOST READ

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya

/