Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ombudsman RI Apresiasi Pelayanan Publik Pemprov 

A
Penulis: Administrator❯
Wagub Gorontalo H. Idris Rahim (kiri), berbincang dengan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, di ruang kerja Wagub, Rabu (23/12/2020). (Foto : Haris – Humas)
Wagub Gorontalo H. Idris Rahim (kiri), berbincang dengan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, di ruang kerja Wagub, Rabu (23/12/2020). (Foto : Haris – Humas)
GP.CO.ID, GORONTALO – Ombudsman Republik Indonesia mengapresiasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Berdasarkan laporan yang masuk ke Ombudsman, selama tahun 2020 tidak laporan yang menonjol terkait penyelenggaraan pelayanan publik Pemprov Gorontalo. “Alhamdulillah untuk tahun ini tidak ada laporan-laporan yang menonjol terhadap Pemprov Gorontalo. Kalaupun ada, responnya sangat cepat diselesaikan dan ada perbaikan. Seperti inilah yang kami harapkan menjadi contoh pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo,” kata Alvin Lie, anggota Ombudsman RI saat diwawancarai usai bertemu dengan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di ruang kerja Wagub komplek Gubernuran Gorontalo, Rabu (23/12/2020). Alvin menjelaskan, pertemuannya dengan Pemprov Gorontalo merupakan langkah antisipatif dalam mencegah timbulnya permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dikatakannya, fungsi Ombudsman bukan hanya menindaklanjuti laporan masyarakat, tetapi juga melakukan upaya pencegahan dengan memberikan informasi kepada pemerintah agar melakukan langkah-langkah perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Fungsi Ombudsman dalam mengawasi bukan untuk mencari siapa yang salah dan diberikan sanksi. Ombudsman baru sukses jika membantu penyelenggara pelayanan publik menjadi lebih baik. Ombudsman tidak akan baik jika pelayanan publik tidak baik,” imbuhnya. Sementara itu berdasarkan data dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, laporan masyarakat yang masuk selama tahun 2020 sebanyak 45 laporan. Dari jumlah itu, sebanyak 37 laporan diteruskan ke pemeriksaan dan 20 laporan di antaranya telah diselesaikan. Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo juga menerima enam laporan masyarakat khusus Covid-19, serta melaksanakan konsultasi layanan publik sebanyak 48 laporan. Selain itu ada satu laporan ditolak formil, lima laporan ditolak materil, dan dua laporan dilimpahkan ke Ombudsman Pusat.(zis)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Diundang Dua Hari Sebelum Musrenbang, Walhi Tak Terima Draf RKPD 2027,   Ombudsman Temukan Maladmini

Diundang Dua Hari Sebelum Musrenbang, Walhi Tak Terima Draf RKPD 2027, Ombudsman Temukan Maladmini

Temuan tersebut berkaitan dengan penyampaian undangan yang mendekati hari pelaksanaan tanpa disertai akses memadai terhadap rancangan awal

Ringankan Beban Korban Kebakaran, Pemprov Gorontalo Salurkan Bantuan Darurat

Ringankan Beban Korban Kebakaran, Pemprov Gorontalo Salurkan Bantuan Darurat

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah senantiasa mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

 Jelang RUPS BSG di Manado, Kepala Daerah Gorontalo Dorong Putra Lokal Masuk Jajaran Pengurus

Jelang RUPS BSG di Manado, Kepala Daerah Gorontalo Dorong Putra Lokal Masuk Jajaran Pengurus

Meski demikian, penentuan akhir susunan direksi dan komisaris tetap akan dibahas dalam RUPS sesuai mekanisme yang berlaku

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer