Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Usulkan Skema CSR Tambang dan Soroti Infrastruktur Desa di Bone Bolango

A
Penulis: Azis Manansang❯

 


Advertisement

anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Hamzah Idrus.(F:DOK)
anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Hamzah Idrus.(F:DOK)

Gorontalopost, SUWAWA – Gagasan penerapan skema Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang diterapkan di Sulawesi Tengah.

Untuk menyelesaikan persoalan tambang di Bone Bolango mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Usulan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Hamzah Idrus, dan didukung oleh legislator PPP, Faizal Hulukati.

Saat audiensi bersama Bupati Bone Bolango Ismet Mile, Wakil Bupati Risman Tolingihu, serta jajaran OPD, Senin (23/6/2025) di Kantor Bupati.

Advertisement

“Sebaiknya untuk memperkuat usulan ini, kita lihat langsung ke lokasi di Sulawesi Tengah. Saya tugaskan Wakil Bupati mendampingi kunjungan anggota DPRD ke sana,” kata Bupati Ismet Mile.

Dalam kesempatan yang sama, Hamzah Idrus juga menyuarakan keprihatinannya atas kondisi jalan di tiga desa di kawasan Bulango-Tapa, yakni Desa Meranti, Dunggala, dan Langge.

“Saya sering lewat sana naik motor. Jalan itu seperti tak pernah diperhatikan. Kalau belum bisa diaspal, paling tidak ditimbun dulu untuk pengerasan.

Saat kemarau debunya luar biasa, dan kalau hujan jadi licin, bentor saja bisa patah shockbreaker-nya,” keluh Hamzah.

Tak hanya itu, Hamzah juga menyoroti kondisi jalan di wilayah Bone Pesisir yang menurutnya sangat krusial bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Jalan sepanjang 12 km yang dirintis sejak masa Bupati Hamim Pou tersebut dinilai perlu segera diperbaiki.

“Kalau jalan itu selesai, nelayan bisa langsung menjual ikan tanpa harus memutar jauh, dan anak-anak sekolah juga lebih mudah menjangkau pendidikan,” ungkapnya.

Di akhir audiensi, politisi yang menggantikan Irwan Mamesa ini juga mempertanyakan pengelolaan wisata hiu paus di Botubarani, yang saat ini bukan dikelola pemerintah daerah, melainkan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

“Wisata sebesar itu idealnya dikelola langsung oleh pemerintah daerah agar lebih terarah dan memberi dampak ekonomi yang maksimal,” pungkasnya.(Mg-02)

Advertisement

Artikel Terkait

LHP BPK Ungkap Dugaan Penyimpangan Dana CSR Bank SulutGo, Penyidik Telusuri   Aliran Dana ke Gorontalo

LHP BPK Ungkap Dugaan Penyimpangan Dana CSR Bank SulutGo, Penyidik Telusuri Aliran Dana ke Gorontalo

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan dana CSR yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan sosial

Warga Bone Pantai Menanti Pertalite, SPBU Bilungala Tak Terima Pasokan Sejak 14   Juli 2026

Warga Bone Pantai Menanti Pertalite, SPBU Bilungala Tak Terima Pasokan Sejak 14 Juli 2026

Warga pun masih menunggu kepastian distribusi agar tidak terus menghadapi kesulitan mendapatkan BBM yang mereka butuhkan

Administrasi Sekolah di Bonepantai Bone Bolan Mulai Didigitalisasi, Srikandi dan TTE  Diperkenalkan

Administrasi Sekolah di Bonepantai Bone Bolan Mulai Didigitalisasi, Srikandi dan TTE Diperkenalkan

Salah satu fokus utama adalah penerapan aplikasi Srikandi bagi tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai admin di masing-masing sekolah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer