Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Yeyen Sidiki Dukung GSD, Soroti Transparansi Program SKALA di Gorontalo

A
Penulis: Azis Manansang❯

 


Advertisement

Anggota komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Yeyen Sidiki, saat RDP membahas  program SKALA.(F:gpd)
Anggota komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Yeyen Sidiki, saat RDP membahas program SKALA.(F:gpd)

Gorontalopost, GORONTALO - Program Gorontalo Satu Data (GSD) turut menjadi sorotan DPRD Provinsi Gorontalo,

terutama terkait kerja sama pemerintah dengan Australia melalui program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).

Anggota Komisi I, Yeyen Sidiki, meminta penjelasan rinci mengenai bentuk kolaborasi dan aliran dukungan dana dalam program tersebut.

Dalam RDP Komisi I yang digelar di ruang Duluhupa DPRD, Yeyen mengaku masih banyak pihak,

Advertisement

termasuk anggota dewan, yang belum sepenuhnya memahami implementasi program SKALA di daerah.

Ia menilai transparansi menjadi kunci agar program ini benar-benar memberi manfaat.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana program tersebut sudah berjalan di tingkat desa.

Berdasarkan kunjungan lapangan yang kerap dilakukan Komisi I, informasi mengenai dampak nyata program dinilai belum terlihat jelas di masyarakat.

“Kami ingin tahu sejauh mana pelaksanaan di lapangan dan bagaimana pemanfaatannya di desa. Jangan sampai program besar tapi gaungnya belum terasa di bawah,” ujarnya.

Komisi I berharap pemerintah daerah melalui OPD terkait dapat membuka secara detail pola kerja sama, alur pendanaan, serta capaian program.

Dengan begitu, kolaborasi internasional melalui SKALA benar-benar berjalan transparan dan akuntabel.

Sementara itu persoalan ini menjadi perhatian Komisi I mengingat pengolahan program SKALA yakni sebuah program kemitraan Australia dan Indonesoia.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Fadli Poha ini menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, perwakilan Dinas kominfootik , Dinas P3A dan Pemdes.

Ketua komisi I mengungkapkan bahwa RDP ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan data mmikro terpilah bersesuain dengan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data.

"Artinya dari program GSD yang dikerjasamakan dengan SKALA kami ingin memastikan apakah data -data yang tampilkan bisa aman," ujarnya.(Mg-02)

Advertisement

Artikel Terkait

Pengungkapan 75 Kg Sabu hingga Pengamanan Demonstrasi Jakarta, Laode Aries Kini Wakapolda Gorontalo

Pengungkapan 75 Kg Sabu hingga Pengamanan Demonstrasi Jakarta, Laode Aries Kini Wakapolda Gorontalo

Sebelum dipercaya mengisi jabatan Wakapolda, Laode Aries menjabat Karo Ops Polda Metro Jaya sejak pertengahan 2026

 Dana Proyek Rp 6,7 M Diduga Menyimpang, SPPBE di Boalemo Terbengkalai, Dirut Kontraktor Ditahan

Dana Proyek Rp 6,7 M Diduga Menyimpang, SPPBE di Boalemo Terbengkalai, Dirut Kontraktor Ditahan

Polisi menyebut perkara ini bermula dari kontrak pekerjaan pembangunan SPPBE antara PT Bumi Panua dan PT Sherpa Nadya Sejahtera pada 19 /09

 Tak Ingin Hak Anak Yatim Piatu Terabaikan, Kejari Bone Bolango Turun Tangan   Lewat JAKSA AYU

Tak Ingin Hak Anak Yatim Piatu Terabaikan, Kejari Bone Bolango Turun Tangan Lewat JAKSA AYU

Pendampingan Jaksa Pengacara Negara diharapkan mampu memberikan perlindungan keperdataan, memperlancar urusan administrasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer