Gorontalopost, GORONTALO – Suasana tegang tampak menyelimuti Gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin, 21 Juli 2025.
Direktur PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS), Boyke Poerbaya Abidin, memenuhi panggilan.
Baca Juga: Bentrokan di Depan Mapolres Pohuwato, Satu Massa HMI Alami Luka Bakar Usai Aksi Protes Lingkungan
Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk memberikan klarifikasi atas isu dugaan suap yang menyeret nama Ketua DPRD, inisial TM.
Ketua BK DPRD, Fikram Salilama, membenarkan bahwa kehadiran Boyke merupakan bagian dari proses penelusuran.
Atas laporan masyarakat yang menyebut adanya aliran dana
mencurigakan dari perusahaan tambang tersebut ke sejumlah anggota dewan.
“Kami tidak bisa tinggal diam begitu saja. Ketika ada informasi yang menyebut adanya uang yang disebut-sebut mencapai Rp 50 juta, kami wajib menelusuri,” ujar Fikram
kepada awak media.
Dana tersebut, menurut laporan yang diterima BK, diduga dikirim oleh utusan Boyke bersama satu bundel dokumen perusahaan.
Namun saat dikonfrontasi, Boyke dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Pak Boyke menegaskan, tidak ada satu rupiah pun dari PT PETS yang dialirkan ke anggota dewan.
Ia bilang, setiap pengeluaran dana perusahaan harus melalui proses persetujuan internal yang ketat,” jelas Fikram menirukan penuturan Boyke dalam sesi pemeriksaan.
Meski memilih irit bicara usai diperiksa, Boyke sempat menyampaikan, “Untuk lebih lengkapnya, silakan tanya langsung ke Ketua BK saja.
"Proses pemeriksaan ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo TM.
Dan Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Gorontalo, Johan Chornelis Rumampuk, juga telah dimintai keterangan dalam rangkaian pengusutan yang dilakukan BK.
Menanggapi tuduhan terhadap dirinya, TM disebut membantah keras pernah menerima dana dari pihak manapun, termasuk dari PT PETS.
“Beliau menyampaikan ke kami secara langsung bahwa tuduhan itu tidak benar dan dia tidak menerima dana seperti yang disebut dalam laporan,” ungkap Fikram.
BK memastikan proses klarifikasi akan terus berlanjut hingga semua pihak terkait diperiksa.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan dibahas dalam rapat internal dan disampaikan dalam forum paripurna DPRD. (Mg-02).
Editor : Azis Manansang