Gorontalopost, GORONTALO - Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, turut ambil bagian.
Dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Perkebunan Sawit tahun 2025 yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo.
Agenda ini merupakan langkah strategis untuk membenahi persoalan tata kelola sawit yang selama ini kerap menimbulkan polemik di berbagai daerah.
Rakor tersebut digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memperkuat pengawasan sektor perkebunan.
Khususnya menyangkut penyelesaian sengketa lahan dan
hubungan kemitraan antara perusahaan dengan petani.
Keterlibatan langsung KPK di lapangan dinilai memberikan energi baru bagi percepatan pembenahan sektor ini.
Dalam forum itu, Thomas Mopili menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah proaktif KPK.
Yang beberapa hari sebelumnya telah meninjau lokasi perkebunan sawit dan berdialog langsung dengan petani.
Ia menyebut kehadiran lembaga antirasuah tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini merasa kesulitan menemukan titik terang.
“Ini membuktikan bahwa aspirasi yang disampaikan Pansus Sawit benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Thomas menegaskan komitmen DPRD Gorontalo bersama pemerintah daerah untuk mengawal setiap temuan dan rekomendasi hasil evaluasi, terutama terkait perizinan yang
dianggap bermasalah.
Ia menyatakan bahwa keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, termasuk memastikan seluruh proses perizinan tunduk pada aturan yang berlaku.
Menutup keterangannya, Thomas mengingatkan bahwa kehadiran KPK tidak boleh dipandang sebagai ancaman sesaat melainkan sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa pengawasan sejatinya tidak pernah berhenti. “Pada akhirnya, kita semua bertanggung jawab di hadapan hukum dan Tuhan. Jadi, mari berjalan lurus sebelum masalah muncul,” pesannya.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang