Gorontalopost, GORONTALO – Penguatan pembangunan dari tingkat desa menjadi
perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Gubernur Gusnar Ismail berharap ABPEDNAS dan SRIKANDI Jaga Desa mampu
memperkuat jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di desa.
Hal tersebut disampaikan Gusnar dalam kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan SRIKANDI Jaga Desa se-Provinsi Gorontalo masa bakti 2026-2031 di Auditorium UNG, Rabu (12/8/2026).
Baca Juga: Akses Tulabolo–Pinogu Dikebut, Pemprov Gorontalo Buka Peluang Suntik Dukungan Anggaran
Gusnar menyebut desa memiliki posisi yang tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan
pembangunan daerah.
Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi bagian penting yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan bahwa di desa adalah ujung tombak terdepan daripada
pelaksanaan pembangunan.
Di sana ada kepala desa dan ada Badan Permusawaratan Desa,” ungkap Gusnar saat
menghadiri kegiatan tersebut.
Karena itu, ia menilai ABPEDNAS harus mengambil peran lebih besar dalam mengawal pembangunan dan pembinaan masyarakat.
Di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ABPEDNAS diharapkan mampu menyerap sekaligus menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa.
Gusnar juga menyebut ABPEDNAS memiliki potensi sumber daya yang dapat dilibatkan sebagai mentor dan promotor berbagai program pemerintah.
Baca Juga: Polda Gorontalo Periksa Walikota Adhan Dambea, Dalami Pencabutan SK Eks Rumah Jawatan Kantor Pos
Salah satunya adalah rencana hilirisasi ayam terintegrasi yang diproyeksikan menjadi bagian dari upaya pemerintah menuntaskan kemiskinan dalam beberapa bulan mendatang.
Pandangan serupa disampaikan Reda Manthovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS.
Menurutnya, organisasi tersebut dapat menjadi penghubung agar berbagai program pemerintah pusat benar-benar hadir hingga pelosok desa.
Salah satu contoh yang disoroti Reda adalah program Cek Kesehatan Gratis. Ia
mendorong
agar program tersebut tidak hanya terpusat di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, tetapi dapat menjangkau keluarga di desa melalui jaringan ABPEDNAS.
“Supaya rakyat bisa juga menikmati program yang sudah direncanakan pemerintah pusat seperti saya bilang sama Pak Wamenkes, punya program cek kesehatan gratis.
Bagaimana caranya supaya sampai ke desa-desa selain di puskesmas, saya bilang ini kami punya ABPEDNAS, bapak bisa menyalurkan petugas. Dicek kluarga terdekat di desa masing-masing,” ungkap Reda.
Di sisi lain, program Jaga Desa tetap diarahkan pada aspek pengawasan. Reda menjelaskan program tersebut sejak awal ditujukan untuk mengurangi peluang penyalahgunaan keuangan desa oleh oknum kepala desa.
Untuk Provinsi Gorontalo, ia menyebut kondisi pengelolaan desa hingga triwulan IV
masih terkendali.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Sekjen DPP
ABPEDNAS Aditya Yusma Pratama,
Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa Ella Nurlela Tubagoes, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama serta Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus.
Pada kesempatan yang sama, Syarif Mbuinga resmi dilantik sebagai Ketua DPD
ABPEDNAS Provinsi Gorontalo.
Sedangkan Idah Syahidah Rusli Habibie dilantik sebagai Ketua DPD SRIKANDI Jaga Desa Provinsi Gorontalo.
Pengukuhan tersebut diharapkan memperkuat peran organisasi desa dalam mengawal pembangunan,
memperluas manfaat program pemerintah sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan desa di Gorontalo.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang