Gorontalopost, GORONTALO — Kekeringan, banjir dan berbagai bencana
hidrometeorologi menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara.
Untuk memperkuat kesiapan daerah menghadapi ancaman tersebut, DPRD Boltim memilih belajar langsung dari BPBD Provinsi Gorontalo, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan yang digelar di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Gorontalo itu menjadi ajang
pertukaran pengalaman mengenai bagaimana pemerintah daerah membangun sistem kesiapsiagaan hingga mengambil langkah cepat ketika bencana terjadi.
Baca Juga: Sukses Penilaian Posyandu se-Gorontalo, Bone Bolango Bidik Gelar di Tingkat Nasional
Ketua Komisi II DPRD Boltim Sadikin Bachri Mamonto memimpin langsung rombongan.
Ia hadir bersama Sekretaris Komisi II Candra Walangitan, Anggota Komisi II Alamri
Matiala, Sekretaris DPRD Boltim Andi Suhendro Welan, serta jajaran sekretariat dan
tenaga pendukung DPRD Boltim.
Rombongan diterima Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi bersama
Sekretaris BPBD Ismail Abd. Bau, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Hifny Tegela dan jajaran lainnya.
Menurut Sadikin, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan bagian dari upaya
mendapatkan gambaran konkret mengenai strategi menghadapi bencana yang kini semakin berkaitan erat dengan perubahan iklim.
“Banyak informasi penting yang kami peroleh dalam kunjungan ini. Salah satunya
bagaimana mengantisipasi dampak kekeringan dan memperkuat mitigasi
serta penanganan ketika cuaca ekstrem memicu bencana. Pengetahuan ini tentu akan menjadi masukan bagi kami di Boltim,” ungkapnya.
Baca Juga: Aleg Deprov Gorontalo Fikram Salilama Masuk Bui, Kasus Korupsi Dana Hibah Koni Gorontalo Rp 2,3 M
BPBD Gorontalo kemudian memaparkan sejumlah pola penanganan yang telah
diterapkan. Pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini menjadi salah satu fondasi kesiapsiagaan.
Selain itu, BPBD juga menyiapkan langkah menghadapi musim kemarau, termasuk
distribusi air bersih bagi masyarakat yang mengalami dampak kekeringan.
Ketika situasi berubah menjadi darurat, Pusdalops berperan sebagai pusat informasi
sekaligus penghubung koordinasi lintas sektor.
Sistem tersebut dinilai penting agar setiap langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terarah.
Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo Ismail Abd. Bau menegaskan bahwa ancaman
bencana tidak mengenal batas wilayah sehingga kerja sama antardaerah menjadi
kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
“Risiko akibat perubahan iklim terus berkembang dan tidak mungkin dihadapi secara sendiri-sendiri.
Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun jejaring, berbagi pengalaman serta mengadopsi praktik yang terbukti efektif agar penanganan bencana semakin responsif,” jelas Ismail.
Menurutnya, penguatan kapasitas tetap menjadi salah satu fokus BPBD Gorontalo.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan pemerintah, edukasi kepada masyarakat
dan pemanfaatan Pusdalops secara optimal sebagai pusat komando informasi dan koordinasi kebencanaan.(Ris).
Editor : Azis Manansang