GORONTALOPOST-Menghadapi dampak kekeringan yang kian meluas, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil tiga langkah untuk meringankan beban masyarakat. Intervensi tersebut meliputi pelaksanaan pasar murah bersubsidi, pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk bahan produksi bagi pelaku UMKM, serta penyaluran air bersih ke sejumlah wilayah yang mulai mengalami krisis air.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo per 30 Agustus 2026, kekeringan telah berdampak terhadap 7.542 kepala keluarga atau 23.205 jiwa. Warga terdampak tersebar di empat kabupaten, 27 kecamatan, dan 72 desa.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan dampak kemarau saat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani. Kondisi tersebut juga berpotensi menekan daya beli masyarakat sekaligus mengganggu ketersediaan air bersih.
“Kurang lebih satu minggu ini, saya ada di lapangan terus, kerjaannya cuma tiga yakni menyerahkan bantuan UMKM, kedua pasar murah bersubsidi dan ketiga bagi-bagi air bersih karena sebagian besar warga kita sudah kekurangan air karena kemarau,” kata Gusnar saat menghadiri dan membuka Gerakan Pangan Murah yang digelar TVRI Gorontalo.
Sebelumnya, Gusnar juga telah menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk membahas kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Dalam rapat tersebut turut dibahas usulan penetapan status tanggap darurat kekeringan.
Pasar murah untuk menjaga daya beli
Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Gorontalo adalah menggelar pasar murah bersubsidi. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Pemprov Gorontalo menyiapkan sebanyak 2.000 paket bahan pokok.
Setiap paket dijual dengan harga Rp95 ribu. Padahal, jika seluruh komoditas dalam paket tersebut dibeli menggunakan harga pasar, nilainya mencapai sekitar Rp270 ribu.
Sejumlah bahan pokok yang mendapatkan subsidi antara lain beras lima kilogram seharga Rp25 ribu, cabai Rp10 ribu untuk seperempat kilogram, telur 10 butir Rp10 ribu, bawang merah setengah kilogram Rp10 ribu, minyak goreng satu liter Rp10 ribu, gula pasir Rp10 ribu, serta ayam broiler Rp20 ribu.
Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Warga Desa Luwoo, Vivin Ishak, mengaku pasar murah sangat membantu, terutama ketika harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
“Beras lima kilo saja mau beli di Indomaret sampai Rp97 ribu. Di sini hanya Rp25 ribu. Rica sekilo di pasar sekarang sudah Rp130 ribu. Jadi torang bersyukur ada pasar murah ini,” ujarnya.
UMKM mendapat bantuan bahan produksi
Selain menjaga daya beli masyarakat, pemerintah provinsi juga memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk bahan produksi yang disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing penerima.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mencatat sebanyak 972 pelaku UMKM telah menerima intervensi bantuan modal dalam bentuk barang.
Rinciannya, sebanyak 395 pelaku UMKM berada di Kota Gorontalo, 397 orang di Kabupaten Gorontalo, dan 180 orang di Kabupaten Bone Bolango. Sementara penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohuwato direncanakan mulai dilakukan pada pekan depan.
Jenis bantuan disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Pelaku usaha kios mendapatkan mie instan, minyak goreng, gula pasir, dan susu kental manis.
Sementara pemilik warung makan memperoleh beras, minyak goreng, dan gula pasir. Pembuat kue mendapatkan gula pasir, susu kental manis, tepung terigu, serta mentega. Adapun penjual gorengan menerima minyak goreng, tepung terigu, dan tepung beras.
Gusnar menegaskan bantuan tersebut harus digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.
“Bantuan ini adalah modal usaha yang kami berikan dalam bentuk bahan produksi. Harus kita syukuri, tidak boleh dihabiskan untuk konsumsi, tapi harus dikembangkan,” kata Gusnar saat menyerahkan bantuan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Selasa (1/9).
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengatakan bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
“Kalau usahanya berhasil, tentu akan meningkatkan pendapatan warga. Jadi saya berharap bantuan ini benar-benar dikelola secara profesional,” ujarnya.
Distribusi air bersih terus dilakukan
Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah ketersediaan air bersih. Kekeringan yang berlangsung membuat sebagian masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, distribusi air bersih menjadi salah satu fokus intervensi Pemprov Gorontalo bersama sejumlah pihak terkait.
Pada Selasa (1/9), Gubernur Gusnar menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Modelomo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Sebanyak 11.700 liter air disalurkan menggunakan mobil tangki BPBD.
Hingga 30 Agustus 2026, total air bersih yang telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak kekeringan mencapai 1.093.000 liter.
Distribusi terbanyak dilakukan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II dengan total 462 ribu liter. Selanjutnya BPBD Provinsi Gorontalo sebanyak 284 ribu liter dan BPBD Kabupaten Bone Bolango sebanyak 123.010 liter.
Bantuan air bersih juga datang dari berbagai pihak, di antaranya Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Polri, BPBPK, PMI, serta BPBD Kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara.
Melalui tiga intervensi tersebut, Pemprov Gorontalo berupaya menekan dampak kekeringan dari berbagai sisi. Tidak hanya memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, pemerintah juga berusaha menjaga roda usaha UMKM tetap berjalan serta memastikan warga di wilayah terdampak tetap mendapatkan akses terhadap air bersih.(antara)
Editor : Nur Fadilah