Gorontalopost, GORONTALO — Peringatan dini terhadap dampak panjangnya musim kemarau mulai diperkuat Pemerintah Provinsi Gorontalo.
BPBD bersama BMKG Gorontalo kini menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menyusul prediksi minimnya hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Kondisi tersebut dibahas dalam audiensi BMKG Gorontalo bersama Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim yang didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga: Misteri Kematian Petani di Biluhu Usai Pembubaran Sabung Ayam, Polisi Buka Fakta Kejadian
BMKG mengingatkan bahwa Gorontalo masih berada dalam fase musim kemarau. Bahkan, aktivitas El Niño yang diperkirakan bertahan pada kategori moderat hingga tinggi sampai awal 2027 menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menyusun langkah mitigasi.
“Untuk wilayah Gorontalo saat ini masih berada pada periode musim kemarau.
Kondisi El Niño yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2027 perlu menjadi perhatian bersama karena dapat berpengaruh terhadap panjangnya periode kemarau,” jelas Satria Topan Primadi.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Djalaluddin Gorontalo, Satria Topan Primadi,
mengatakan ancaman tersebut semakin terlihat dari prediksi cuaca September hingga Oktober.
Pada periode itu, peluang hujan di sejumlah wilayah diperkirakan masih rendah.
Jika kondisi tersebut berlangsung, dua persoalan berpotensi muncul bersamaan. Risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat, sementara cadangan air tanah dapat ikut tertekan akibat rendahnya curah hujan.
Situasi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Bukan Sekadar Isbat, Dukcapil Bone Bolango Pastikan Warga Pulang Bawa Dokumen Lengkap
Pemerintah pun didorong tidak menunggu dampak muncul, tetapi melakukan langkah antisipasi sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
BPBD Provinsi Gorontalo kini tengah memproses usulan penetapan SK Tanggap Darurat.
Dokumen tersebut akan diajukan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Gorontalo.
Penetapan status tersebut diharapkan dapat memperkuat dasar penanganan apabila dampak kemarau semakin meluas.
Fokus utama yang diantisipasi mencakup kebakaran lahan serta persoalan ketersediaan air bagi masyarakat.
Di sisi lain, BPBD menilai data BMKG menjadi komponen penting dalam menentukan langkah di lapangan.
Informasi mengenai cuaca dan iklim diperlukan agar sistem peringatan dini dapat bekerja sebelum bencana benar-benar terjadi.
"Tadi kami BPBD bersama BMKG audiensi dengan Sekretaris DaerahProvinsi Gorontalo pak Sofian Ibrahim.
Ini bagian dari Sinergi BPBD dan BMKG untuk memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat,
serta mendorong antisipatif sebelum dampak kemarau berkembang menjadi bencana yang lebih luas," ujar Rusli W. Nusi.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat juga semakin siap menghadapi kemungkinan kemarau berkepanjangan.
Langkah antisipatif dinilai menjadi kunci agar ancaman kekeringan, karhutla dan krisis air tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.(Ris).
Editor : Azis Manansang