Gorontalopost,TILAMUTA – Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo periode 2019–2024 terus menyeret nama-nama besar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo memastikan akan segera memeriksa tiga pimpinan dewan yang disebut terlibat dalam praktik tersebut.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Boalemo, Muhamad Reza Rumondor, SH, MH, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Semua pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua, akan dipanggil dan diperiksa tim penyidik. Proses hukum harus berjalan transparan,” tegas Reza usai menerima massa
aksi Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Boalemo (AMMPB).
Ia mengungkapkan, penyidikan kasus ini sudah mulai berjalan. Bahkan, sejak awal pekan
lalu, tim penyidik telah memeriksa sejumlah staf sekretariat DPRD Boalemo.
“Kami serius menuntaskan kasus ini, karena menyangkut kerugian negara yang tidak sedikit,” tambahnya.
Di sisi lain, desakan publik semakin membesar. Ratusan massa AMMPB kembali turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan Kantor Kejari Boalemo.
Mereka menuntut agar para pimpinan DPRD segera diproses hukum tanpa pengecualian.
Koordinator aksi, Sahril Tialo, menegaskan bahwa rakyat tidak akan menerima jika ada praktik tebang pilih.
“Pimpinan DPRD tidak boleh kebal hukum. Kalau mereka lolos, publik pasti menilai ada
perlakuan istimewa.
Baca Juga: TPA Molantadu Jadi Sumber Pencemaran, Wakil Bupati Gorontalo Utara Semprot Kadis DLH
Kerugian negara miliaran rupiah itu seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, bukan malah raib karena korupsi,” tegasnya lantang.
Sahril juga menekankan, masyarakat Boalemo akan terus mengawal kasus ini hingga para terduga pelaku benar-benar dijerat hukum.
“Kami tidak akan berhenti. Kasus ini harus tuntas, dan siapa pun yang terlibat wajib
bertanggung jawab di depan hukum,” pungkasnya.(Mg-07).