Gorontalopost, TILAMUTA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan.
Harus ditempatkan sebagai prioritas paling mendesak dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga: Rapat Final Pansus SOTK, DPRD Gorontalo Matangkan Struktur Baru Menjadi 27 OPD
Penegasan itu disampaikan langsung oleh juru bicara fraksi, Hariyanto Mamangkey, saat rapat paripurna bersama pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menilai KUA-PPAS bukan sekadar dokumen anggaran.
Melainkan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, penyusunan kebijakan anggaran harus selaras dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta disinkronkan dengan RPD 2025–2029 dan RKPD 2026.
Menurut fraksi, setiap alokasi anggaran harus diarahkan berdasarkan data terpadu yang akurat agar benar-benar mampu mengurangi angka kemiskinan.
Fraksi juga menyoroti masih banyaknya warga yang belum memperoleh layanan dasar, termasuk perumahan layak dan sanitasi memadai.
Mereka menegaskan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Selain itu, proses mutasi ASN khususnya di bidang pendidikan perlu dievaluasi dan disertai dialog terbuka dengan organisasi profesi guru.
Baca Juga: Golkar Boalemo Pasang Alarm untuk KUA–PPAS 2026, PAD Harus Digenjot, Belanja Pegawai Wajib Dibenahi
Di sektor perikanan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya optimalisasi pengoperasian SPDN di wilayah pesisir Boalemo.
Langkah ini diyakini mampu memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil sehingga biaya melaut dapat ditekan dan pendapatan mereka meningkat.
Menutup pandangannya, fraksi mengingatkan bahwa Perda APBD merupakan hasil kerja bersama DPRD dan pemerintah daerah.
Karena itu, semangat kebersamaan dalam merumuskan anggaran harus dijaga, termasuk dalam penyaluran berbagai program kepada masyarakat.
PDI Perjuangan berharap seluruh rekomendasi fraksi dapat dicatat secara resmi dan menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Boalemo ke depan.(Fik)
Editor : Azis Manansang