Gorontalopost.id, SUWAWA - Polemik belum terealisasinya Penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Mengundang sorotan dan keprihatinan sejumlah warga.
"Kami melihat persoalan tertundanya NPHD yang terjadi di Bone Bolango karena sikap Bawaslu Kabupaten yang tidak punya kepedulian.
Dan peka terhadap kondisi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango,"ungkap Fadil Limehu mewakili sejumlah warga tokoh masyarakat, kepada media ini kemarin.
Menurutnya jika Bawaslu punya komitmen dan kepedulian persoalan ini akan tuntas.
"Berlarut-larutnya persoalan karena sikap Bawaslu. Lihat saja KPU sudah selesai, ada apa dengan Bawaslu Bone Bolango,"ungkap Fadil lagi.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ketika dikonfirmasi mengakui pihaknya sudah bersedia mengalokasikan anggaran hibah sesuai permintaan Bawaslu.
"Pada prinsipnya Pemda bersedia mengalokasikan anggaran hibah ke Bawaslu untuk menunjang kegiatan-kegiatan sebesar Rp 9 Milyar.
Baca Juga: Tiga Kasus Netralitas ASN Diproses Bawaslu Gorontalo,Sekdaprov Berikan Reaksi
Akan tetapi dianggap pihak bawaslu ini belum cukup untuk menunjang kegiatan Bawaslu walaupun di tambah dana hibah dari Pemerintah Provinsi sebesar lebih kurang 3 Milyar,"ungkap sumber dilingkungan Pemkab Bone Bolango.
Bahkan menurut sumber, sebetulnya dari hitung-hitungan sudah cukup berdasarkan pengalaman ditahun-tahun sebelumnya.
"Mengapa alokasi hibah ke Bawaslu sebesar 10,8 Milyar Rupiah, tak bisa cukup. Padahal tahun sebelumnya dibawah angka tersebut,"ungkap sumber sambil meminta konfirmasi
langsung dengan Kepala Badan Keuangan.
Baca Juga: DIPA APBN seProvinsi Gorontalo Naik Rp 12,83 Triliun, Alokasi Besar Bendungan Bulango Ulu
Pihak Bawaslu Bone Bolango tak berhasil ketika dikonfirmasi masalah ini. "Ketua lagi ke luar daerah. Sedang anggota lainnya lagi tugas di lapangan karena ada kampanye,"ucap
salah seoarang sekretariat.
Sementara itu terkait belum ditandatanganinya NPDH Bawaslu Bone Bolango, Diakui Ketua Bawaslu Provinsi Idris Usuli. Bahkan dalam rapat Forkopimda menyangkut NPHD yang masih terkendala dengan Kabupaten Bone Bolango ikut disuarakan Idris Usuli.
Sebagai tindaklanjutnya, pihaknya telah menginstruksikan agar Bawaslu Bone Bolango melakukan konsultasi ke Bawaslu RI terkait nilai atau anggaran yang sudah dibahas bersama Pemda Gorontalo. (Mg-05).
Editor : Azis Manansang