Gorontalopost, BANDUNG – Upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Melalui konsultasi ke Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan studi tiru ke Pemerintah Kota Bandung,
pemerintah daerah memperkuat kapasitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
Wakil Bupati Bone Bolango Risman Tolingguhu memimpin langsung kunjungan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah.
Baca Juga: Aksi Pembobol Konter HP di Gorontalo Berakhir Singkat, Polisi Bekuk Terduga Pelaku Saat Masih Tidur
Agenda itu difokuskan untuk mempelajari regulasi, mekanisme kerja, hingga praktik
terbaik dalam penyelesaian serta pemulihan kerugian daerah.
Dalam pembahasan bersama Kemendagri, berbagai aspek teknis menjadi perhatian, mulai dari struktur kelembagaan, pembagian kewenangan,
mekanisme penetapan pihak yang bertanggung jawab, proses penagihan, hingga solusi atas berbagai hambatan administratif yang kerap muncul dalam penyelesaian kerugian daerah.
"Arahan yang kami peroleh menjadi pedoman penting untuk menyempurnakan sistem kerja TPKD.
Kami ingin membangun mekanisme penyelesaian kerugian daerah yang lebih efektif, sesuai regulasi, dan mampu memberikan kepastian hukum," kata Risman.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan studi tiru di Pemerintah Kota Bandung.
Inspektorat Kota Bandung
membagikan pengalaman mengenai sistem koordinasi lintas perangkat daerah, pengelolaan dokumen,
pengawasan tindak lanjut, hingga strategi mempercepat pemulihan kerugian daerah yang selama ini telah diterapkan.
Risman menegaskan seluruh pengalaman yang diperoleh akan diadaptasi sesuai kebutuhan Kabupaten Bone Bolango.
Ia berharap penguatan kelembagaan TPKD mampu mempercepat penyelesaian setiap kasus kerugian daerah,
meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang