Gorontalopost, TAPA — Bupati Bone Bolango Ismet Mile meminta pengurus Posyandu mengubah cara pandang dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
Menurutnya, Posyandu tidak boleh hanya sibuk dengan administrasi dan rutinitas kegiatan, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi warga.
Penegasan itu disampaikan Ismet ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pengurus Posyandu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
tingkat desa se-Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026 di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga: Sofyan Puhi Bakar Final Sepak Takraw Gorontalo, Bonus Set Pertama Jadi Suntikan Semangat
Di hadapan peserta, ia menegaskan bahwa pelatihan tidak akan berarti jika pengetahuan yang diperoleh hanya berhenti di ruang Bimtek.
Seluruh materi harus dibawa kembali ke desa dan diterapkan dalam pelayanan masyarakat.
“Jangan sampai kegiatan ini hanya menjadi rutinitas tanpa hasil. Yang harus menjadi tujuan utama adalah bagaimana seluruh upaya kita bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango,” kata Ismet.
Karena itu, Ismet mendorong pengurus Posyandu, kader PKK, Dasa Wisma, pemerintah desa dan unsur terkait untuk memperkuat koordinasi.
Ia menilai pelayanan dasar tidak bisa dibebankan kepada satu kelompok saja karena kebutuhan masyarakat menyentuh berbagai bidang.
Ia juga mengingatkan agar pelayanan diberikan secara adil. Menurut Ismet, kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan yang mudah dijangkau dan tidak membeda-bedakan warga.
“Pengetahuan yang diperoleh di sini harus diterapkan di tengah masyarakat. Jangan sampai ada perbedaan perlakuan ketika warga membutuhkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan dasarnya,” tegasnya.
Pernyataan soal pemerataan pelayanan itu kemudian dikaitkan Ismet dengan perbedaan pilihan politik.
Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar dinamika politik, termasuk perbedaan pilihan dalam Pilkada, tidak dibawa ke dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Pilihan politik boleh berbeda, tetapi mereka semua tetap warga Bone Bolango. Tidak boleh ada warga yang kemudian dijauhkan atau diperlakukan berbeda hanya karena tidak memberikan pilihan kepada saya,” ujar Ismet.
Bagi Ismet, pemerintah daerah harus bekerja untuk seluruh masyarakat. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk membangun jarak antara pemerintah dan warga.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa berbagai persoalan yang pernah terjadi di Kecamatan Tapa telah dimaafkan.
Ismet menyatakan persoalan tersebut tidak lagi menjadi masalah, sembari mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Persoalan yang terjadi sebelumnya di Tapa sudah saya maafkan dan saya anggap selesai. Yang penting, jangan sampai kejadian seperti itu kembali terjadi,” katanya.
Ismet juga mengajak para kepala desa dan peserta Bimtek melihat perkembangan Tapa dari perspektif sejarah.
Ia mengingat masa ketika dirinya pertama kali menjadi Bupati Bone Bolango, saat Tapa masih merupakan satu kecamatan yang mencakup sekitar 10 desa.
Baca Juga: Kaka Tiu Resmi Dapat Mandat Pimpin NasDem Gorontalo, Gantikan Rachmat Gobel
Kini, wilayah tersebut telah berkembang menjadi lima kecamatan dengan jumlah desa yang jauh lebih banyak.
Perubahan itu, menurut Ismet, semestinya menjadi gambaran bahwa pembangunan wilayah harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap para kepala desa bisa mengingat dan menceritakan kembali bagaimana kondisi Tapa ketika dulu masih menjadi satu kecamatan. Dari perjalanan itu kita bisa melihat bagaimana wilayah ini berkembang,” tuturnya.
Tapa juga memiliki arti khusus bagi Ismet. Ia menyebut orang tua dan ibu kandungnya berasal dari wilayah tersebut.
Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan perjalanan masa lalu sebagai pembelajaran untuk memperkuat kebersamaan dalam membangun Bone Bolango.
Pada kesempatan yang sama, Ismet berbicara mengenai anggaran daerah. Ia menyebut APBD Bone Bolango saat ini berada di kisaran Rp1 triliun dan berpotensi meningkat pada tahun mendatang.
Namun, peningkatan anggaran harus diikuti manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Orientasi anggaran harus jelas, yakni kembali kepada masyarakat. Semua diarahkan untuk menciptakan kehidupan warga yang aman, damai dan semakin sejahtera,” tandasnya.
Menurut Ismet, Posyandu menjadi salah satu ujung penting pelayanan dasar di tingkat desa.
Karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimtek enam bidang SPM harus menghasilkan perubahan dalam cara pelayanan, bukan sekadar menambah pengetahuan pengurus.
Keterlibatan PKK, Dasa Wisma, pemerintah desa dan unsur terkait juga dinilai penting untuk memastikan pelayanan dasar berjalan secara terpadu.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Pada akhirnya, Ismet menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari jumlah program yang dibuat ataupun besarnya anggaran yang tersedia.
Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan yang hadir, merata dan benar-benar dirasakan masyarakat Bone Bolango.(Mg-05).
Editor : Azis Manansang