GORONTALOPOST - Krisis kemanusiaan di Palestina menyulut serangkaian dampak dalam berbagai sektor usaha di Indonesia.
Buntut dari serangan Israel telah memicu penolakan terhadap produk, termasuk kosmetik, fashion, dan makanan, dari merek-merek yang diduga terafiliasi dengan Israel.
Namun, aksi ini, yang semula dianggap sebagai upaya untuk melemahkan Israel, ternyata malah memberikan dampak langsung pada perekonomian Indonesia.
Pendiri dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, menilai bahwa penolakan produk pro-Israel merupakan langkah politik, bukan ekonomi, dan memerlukan arahan jelas dari pemerintah.
Dia menekankan perlunya kehadiran negara untuk memberikan panduan tentang produk mana yang harus di-boikot dan mengapa.
Piter juga menyoroti perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Amerika, yang sebenarnya merupakan produk lokal dan karya orang lokal.
"Dalam hal ini, kita butuh kehadiran negara. Negara harus mengatakan mana yang diboikot, mengapa mereka diboikot.
Kita harus punya gambaran jelas dan tidak menghakimi seenaknya. Apalagi ada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Amerika yang sebenarnya produk lokal dan diciptakan orang lokal," jelas Piter dalam sebuah podcast belum lama ini.
Piter menegaskan bahwa boikot lebih banyak merugikan Indonesia secara ekonomi daripada Israel.
Dampaknya langsung dirasakan, terutama bagi mereka yang bekerja di perusahaan yang di-boikot dan para supplier.
Aksi boikot yang tidak terarah dapat memicu risiko PHK (pemutusan hubungan kerja), sehingga pemerintah perlu hadir untuk melakukan tindakan mitigasi dan melindungi para pekerja Indonesia.
Terlepas dari efek domino penolakan produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, menurut Piter Abdullah Redjalam, beberapa pihak beranggapan bahwa UMKM dapat menyerap mereka yang terdampak PHK.
Namun, dia juga mencatat bahwa UMKM juga terdampak karena merupakan bagian dari rantai pasokan ekosistem bisnis perusahaan multinasional.
Sehubungan dengan itu, Piter meminta pemerintah hadir dan memberikan solusi dengan memberikan kejelasan informasi mengenai perusahaan apa saja yang terbukti dan tidak terbukti terafiliasi dengan Israel.
Co-Founder Kasisolusi Reinat Fuad, dalam podcast yang sama, menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan multinasional mendukung ekosistem bisnis di Indonesia.
Ia menyoroti ketergantungan UMKM pada perusahaan ini dan bagaimana mereka juga terdampak.
Reinat menekankan perlunya pemerintah untuk memberikan kejelasan informasi.
"Kita ini pro loh sama pengusaha-pengusaha kecil yang menyuplai mereka, nasinya, dagingnya, ayamnya, misalnya atau packaging-nya, konsultan pajaknya.
Dari ekosistem semua dari advertising-nya agency-nya itu pakai ekosistem lokal juga akan terdampak dan mereka juga UMKM," ucap Reinat Fuad.
Terkait dengan shifting pekerja yang terkena PHK, Reinat mengungkapkan bahwa hal itu tidak semudah yang dibayangkan.
Dari 97 persen pekerja yang diserap UMKM, 99 persen berasal dari sektor mikro seperti toko kelontong atau tukang bakso yang bayarannya di bawah UMR.
"Apabila perusahaan atau gerai-gerai multinasional ini collapse, para pekerja yang terdampak tidak bisa shifting karena mereka sangat mikro dengan (hanya memiliki) 1-2 karyawan.
Jika para pekerja yang biasa mendapat gaji UMR bahkan di atas UMR pendapatannya menurun, daya beli juga ikut turun, semua jadi terkena imbasnya, baik gerai lokal maupun multinasional," lanjut Reinat. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey