Gorontalopost, JAKARTA — Untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad, Inggris resmi mengakui keberadaan negara Palestina.
Langkah bersejarah yang diumumkan Perdana Menteri Keir Starmer ini sontak menjadi sorotan dunia.
Baca Juga: DPRD Gorontalo Pasang Badan Dukung Duta Parlemen Remaja 2025, Thomas Mopili Kritik DPR RI
Dipuji banyak pihak sebagai titik terang perdamaian, namun sekaligus memicu badai politik dari kubu Israel.
Dalam pernyataan resminya, Starmer menekankan bahwa pengakuan tersebut dimaksudkan agar harapan solusi dua negara tetap hidup di tengah konflik Gaza yang semakin memburuk.
“Kami ingin menjaga peluang perdamaian, meski situasi di lapangan semakin sulit,” ungkap Starmer, Minggu (21/9/2025).
Starmer juga menegaskan Inggris tidak sendirian. Sehari sebelumnya, Kanada, Australia,
dan Portugal lebih dulu mengambil langkah serupa.
Menambah daftar panjang lebih dari 140 negara yang telah lama mendukung kedaulatan
Palestina.
Namun, euforia pengakuan Palestina segera berhadapan dengan reaksi keras dari dua menteri kontroversial Israel.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyerukan agar Israel merespons dengan cepat melalui pencaplokan Tepi Barat.
“Solusinya sederhana: terapkan kedaulatan penuh di Yudea dan Samaria serta bubarkan
Otoritas Palestina,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Tak hanya itu, ia bahkan berencana mengajukan proposal aneksasi resmi dalam rapat kabinet mendatang.
Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyebut pengakuan internasional sebagai “warisan kolonial yang sudah kadaluarsa”.
Baca Juga: Sidang Perdana Etik BK DPRD Gorontalo Aleg Wahyudin Moridu Absen
“Zaman ketika Inggris menentukan masa depan kami sudah selesai. Satu-satunya jawaban
adalah kedaulatan penuh atas tanah air orang Yahudi,” tegasnya.
Smotrich bahkan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera mengambil
langkah konkret. “Waktunya sekarang, keputusan ada di tangan Anda,” ucapnya lantang.
Di sisi lain, PM Israel Benjamin Netanyahu menilai pengakuan Inggris justru sebagai
“hadiah bagi terorisme”.
“Negara Palestina tidak akan berdiri di sebelah barat Sungai Yordan,” kata Netanyahu, seraya memastikan pihaknya akan melawan di panggung PBB pekan depan.
“Kami akan berjuang di setiap forum internasional melawan propaganda yang menyesatkan. Dunia akan mendengar langsung sikap Israel,” tambahnya.
Berbeda dengan sikap Israel, Palestina menyambut dukungan tersebut sebagai titik terang
menuju kebebasan.
Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menyebut pengakuan
itu sebagai “pesan harapan” bagi rakyat Palestina.
“Ini bukan sekadar pengakuan politik, tetapi pesan bagi generasi kami: bahwa kemerdekaan dan kedaulatan Palestina masih mungkin diwujudkan,” ujarnya di Ramallah.
Ia juga mengecam tindakan Israel yang disebut sebagai upaya sistematis menghapus
keberadaan rakyat, budaya, dan masa depan Palestina.(JP).