Gorontalopost, LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo mendapat kritik tajam usai memutuskan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Kabupaten Pohuwato pada Jumat (31/1/2025).
Langkah ini dinilai tidak sensitif mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit anggaran dan menumpuknya utang kepada pihak ketiga.
Baca Juga: Stok Blangko Kosong, Pencetakan E-KTP di Kota Gorontalo Disorot Warga
Aktivis daerah, Robin Bilondatu, mengecam keputusan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo.
Ia mempertanyakan urgensi rapim tersebut yang dilakukan di luar daerah, terutama ketika situasi keuangan Pemkab sedang kritis.
"Dalam situasi keuangan daerah yang kritis, rapim ini justru terlihat sebagai ajang menghamburkan uang.
Jika materinya sama dengan yang bisa dilakukan di Limboto, mengapa harus jauh-jauh ke Pohuwato?" tegas Robin.
Keputusan ini juga dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja perjalanan dinas.
Robin bahkan menduga adanya agenda tersembunyi di balik pelaksanaan rapim tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Ganti Sistem PPDB dengan SPMB Mulai 2025, Ini Penjelasannya
"Apakah ini upaya menguras kas daerah menjelang Ramadan, sehingga ASN kesulitan mendapatkan THR dan tunjangan lainnya? Ataukah ini skenario tertentu untuk menyulitkan pemerintahan berikutnya?" ujarnya.
Sebagai informasi, masa jabatan Bupati Nelson akan segera berakhir, dan pemerintahan baru di bawah Sofyan Puhi dan Tonny Junus akan mengambil alih.
Robin mengingatkan agar Bupati Nelson lebih bijak dalam mengelola anggaran daerah, mengingat arahan efisiensi dari Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya penghematan anggaran perjalanan dinas.
Masyarakat kini menantikan transparansi dari Pemkab Gorontalo terkait pelaksanaan rapim ini.
Apakah kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat untuk rakyat, atau sekadar menjadi pemborosan anggaran di akhir masa jabatan?. (GP-02).
Editor : Azis Manansang