Gorontalopost, GORONTALO – Dugaan praktik mafia tanah kembali mencuat di Kabupaten Gorontalo.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat yang melaporkan keterlibatan oknum Kepala Desa Isimu Selatan.
Dalam kasus sengketa lahan, berlansung di Ruang Inogaluma DPRDSelasa (23/9/2025).
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadli Poha, didampingi Wakil Ketua Sitti Nurayin Sompie.
Serta sejumlah anggota, antara lain Umar Karim, Yeyen Sidiki, Ekwan Ahmad, Ramdan Liputo, dan Femi Udoki.
Menurut Fadli, laporan warga berfokus pada tiga lahan penting.
Yakni lapangan sepak bola, lokasi pembangunan puskesmas, serta lahan SMP Negeri di Isimu Selatan.
Warga menilai, tanah yang masih berstatus milik ahli waris itu tiba-tiba bersertifikat atas nama pihak lain melalui campur tangan kepala desa.
“Masyarakat mengaku tidak pernah memberi persetujuan, tapi sertifikat tanah tiba-tiba sudah terbit. Mereka meminta DPRD hadir sebagai penengah,” jelas Fadli.
Dari keterangan ahli waris, sertifikat bermasalah tersebut diterbitkan pada 2003 oleh BPN Kabupaten Gorontalo.
Dengan dokumen pengurusan yang ditandatangani melalui Kepala Desa.
Fadli menegaskan, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena di atas lahan itu kini berdiri fasilitas umum yang digunakan masyarakat.
“Prinsipnya, kami ingin penyelesaian melalui musyawarah. Pengadilan bisa jadi opsi terakhir, tapi jalan tengah harus diutamakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, RDP lanjutan bakal dijadwalkan, kemungkinan di kantor camat atau langsung di lokasi sengketa.
Namun, proses itu menunggu kelengkapan dokumen dari ahli waris yang melapor.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang