GORONTALOPOST -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo terus memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan menggandeng Bank SulutGo (BSG) dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Langkah ini menjadi terobosan strategis untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi belanja pemerintah.
Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, menyampaikan bahwa penerapan KKPD merupakan instrumen penting dalam mempercepat proses transaksi belanja daerah sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan yang kerap muncul dari penggunaan uang tunai. Hal tersebut disampaikannya saat berada di Jakarta, Rabu.
“Melalui KKPD, transaksi belanja pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien, terkontrol, dan transparan. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Gorontalo dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel dan modern,” ujar Tonny.
Ia menjelaskan, kerja sama dengan Bank SulutGo ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju sistem non-tunai yang tertib dan berbasis digital. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta penguatan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam keuangan publik.
Ruang lingkup kerja sama mencakup penerbitan KKPD bagi perangkat daerah yang memenuhi persyaratan, pengaturan tata cara penggunaan kartu untuk belanja yang bersumber dari uang persediaan, hingga jaminan pembayaran atas penggunaan kartu secara tepat waktu dengan tetap mengedepankan pengendalian risiko.
Pemkab Gorontalo pun optimistis implementasi KKPD akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain mempercepat proses administrasi, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan disiplin anggaran serta memastikan seluruh transaksi belanja daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan penerapan KKPD, Pemkab Gorontalo menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik.(antara)
Editor : Nur Fadilah