GORONTALOPOST -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas literasi keuangan masyarakat dengan mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) 2026.
Program ini menjadi langkah penting untuk membekali masyarakat menghadapi berbagai tantangan dan risiko keuangan yang semakin kompleks di era digital.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menegaskan bahwa pemahaman literasi keuangan kini menjadi kebutuhan mendasar seiring pesatnya perkembangan teknologi dan layanan keuangan digital. Tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat berpotensi menjadi korban berbagai praktik keuangan ilegal yang marak terjadi.
"Kalau masyarakat tidak dibekali dengan literasi keuangan yang baik, mereka rentan terjebak dalam berbagai persoalan finansial seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong hingga judi online," ujarnya di Gorontalo, Kamis.
Menurut Sugondo, Gencarkan 2026 merupakan program strategis yang dirancang untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional melalui sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai lembaga jasa keuangan.
Ia menekankan bahwa program tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, Gencarkan harus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu pilar penting perekonomian daerah.
"Pemerintah daerah mendukung penuh inisiatif Gencarkan 2026 agar benar-benar memberikan manfaat dan mendorong masyarakat lebih cerdas dalam mengelola keuangan," katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Robert H P Sianipar, menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat literasi keuangan nasional saat ini mencapai 66,46 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah berada pada angka 80,51 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa meski penggunaan produk dan layanan keuangan terus meningkat, masih terdapat kesenjangan antara tingkat pemahaman masyarakat dengan pemanfaatan layanan keuangan yang tersedia.
Robert berharap melalui Gencarkan 2026, kesenjangan tersebut dapat terus diperkecil sehingga masyarakat tidak hanya menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, dan cara pengelolaannya secara tepat.
"Kegiatan ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Melalui pelaksanaan Gencarkan 2026, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan berupaya membangun masyarakat yang lebih cerdas, bijak, dan terlindungi dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.
Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu menghindari jebakan pinjaman ilegal, investasi palsu, hingga berbagai modus penipuan keuangan yang semakin berkembang di ruang digital.(antara)
Editor : Nur Fadilah