GORONTALOPOST – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), Bawaslu memastikan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh jajarannya telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfo) Provinsi Gorontalo melalui kunjungan lapangan dan wawancara langsung.
"Kami bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfo) Provinsi Gorontalo, melaksanakan kunjungan (visitasi) dan wawancara, untuk memonitor dan mengevaluasi (Monev) implementasi tersebut," kata Idris Usuli di Gorontalo, Selasa.
Tim monitoring kali ini mengunjungi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk menilai secara langsung kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya mendorong peningkatan kualitas layanan agar semakin informatif dan mudah diakses publik.
"Kali ini kami turun ke Bawaslu Gorontalo Utara, untuk memastikan implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu berjalan sesuai standar, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan menuju badan publik yang semakin informatif, tak terkecuali di wilayah pesisir bagian Utara Provinsi Gorontalo tersebut,"katanya.
Dalam kunjungan itu, tim visitasi terdiri atas anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, yakni John Hendri Purba, Wahyudin Akili, Moh Fadjri Arsyad, dan Lismawy Ibrahim. Hadir pula Ketua Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Idris Kunte bersama para komisioner Iswan Lihawa, Dedi Idji, dan Kingdom Makulawuzar, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo Mohamad Trizal Entengo beserta jajaran.
Kehadiran seluruh unsur tersebut menjadi bentuk sinergi antarinstansi dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Gorontalo.
Selama proses monitoring, tim mengevaluasi berbagai aspek pelayanan informasi publik, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan dokumen layanan informasi, hingga fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Gorontalo Utara Ronald Ismail memaparkan berbagai fasilitas, program, serta inovasi yang telah dikembangkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara dan tanya jawab untuk mengukur sejauh mana implementasi standar pelayanan informasi publik telah diterapkan di lingkungan Bawaslu Gorontalo Utara.
Idris juga mengapresiasi kehadiran Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang semakin baik.
"Hari ini kita bersyukur karena turut hadir bersama-sama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. Kehadiran beliau menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antar instansi. Mudah-mudahan kerja bersama yang telah terjalin ini, dapat terus diperkuat," kata Idris.
Ia optimistis seluruh Bawaslu kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo akan semakin siap menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, terutama dalam mendukung transparansi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.
Menurut Idris, keterbukaan informasi bukan hanya menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga merupakan wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan pelayanan informasi yang semakin baik, kepercayaan publik terhadap kinerja pengawasan pemilu diharapkan terus meningkat, baik pada pelaksanaan tugas saat ini maupun di masa mendatang.(antara)
Editor : Nur Fadilah