Gorontalopost, LIMBOTO — Persoalan buta aksara masih menjadi pekerjaan rumah di Provinsi Gorontalo. Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi
menyoroti kenaikan angka buta aksara dan meminta perhatian lebih serius terhadap pendidikan nonformal, khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Hal itu disampaikan Sofyan saat menghadiri peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-60 yang dirangkaikan
dengan penutupan Perkemahan Saka Widya Budaya Bakti Pangkalan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)/PKBM se-Kabupaten Gorontalo di Limboto, Minggu (19/9/2026).
Baca Juga: Pemuda 18 Tahun Tewas Usai Penganiayaan di Pantai Libuo, Polisi Dalami Dugaan Badik
Dalam kesempatan tersebut, Sofyan mengungkapkan angka buta aksara di Provinsi Gorontalo meningkat dari 1,45 persen pada 2024 menjadi 1,46 persen pada 2025.
Meski peningkatannya hanya 0,01 persen, ia menilai angka tersebut tetap menunjukkan adanya warga yang belum sepenuhnya memperoleh akses pendidikan dasar.
Menurut Sofyan, persoalan buta aksara tidak dapat dilihat hanya dari besarnya persentase. Sebab, setiap warga yang masih mengalami buta aksara tetap membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah.
“Sekecil apa pun kenaikannya, keberadaan warga yang masih belum bisa membaca dan menulis harus menjadi perhatian.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tegas Sofyan.
Ia menambahkan, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, masyarakat harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup.
Baca Juga: Bukan Sekadar Bawa Air, Ka Uchee dan Tim BPBD Gorontalo Hadir untuk Warga Tualango
Dalam konteks tersebut, Sofyan menilai keberadaan PKBM memiliki posisi strategis.
Lembaga pendidikan nonformal itu membantu pemerintah
membuka akses pembelajaran bagi masyarakat yang belum terjangkau atau tidak memperoleh kesempatan melalui jalur pendidikan formal.
Karena peran tersebut, ia mendorong agar perhatian terhadap pendidikan nonformal ditingkatkan, termasuk dari sisi dukungan pendanaan bagi PKBM dan SPNF.
“Ke depan kami berharap ada dukungan yang lebih kuat untuk PKBM dan SPNF. Tidak harus sama dengan pendidikan formal, tetapi perlu ada keberpihakan agar upaya pemberantasan buta aksara dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
Sofyan juga meminta seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan ikut mendorong pengembangan PKBM.
Inovasi pembelajaran yang lahir dari pendidikan nonformal, menurutnya, perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Dr. Jurni Biahimo melaporkan, Perkemahan Saka Widya Budaya Bakti yang digelar tersebut diikuti 560 peserta dari 22 PKBM dan 6 SKB.
Jurni juga menyampaikan bahwa sepanjang 2022 hingga 2025 terjadi peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif pada satuan pendidikan nonformal di Kabupaten Gorontalo.
Saat ini terdapat 6 SKB, 23 PKBM, dan 26 lembaga kursus dengan total 6.524 peserta didik.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Ketua TP-PKK Kabupaten Gorontalo, Pinsaka Widya Budaya Bakti Kabupaten Gorontalo, serta sejumlah pimpinan OPD.(Mg-04).
Editor : Azis Manansang