GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemanfaatan data kesehatan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui keikutsertaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo dalam Data for Health (D4H) Cross-Country Exchange Program 2026yang digelar di Manila, Filipina.
Sekretaris Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Jeane Istanti Dalie, mewakili pemerintah daerah dalam kegiatan yang berlangsung pada 21 hingga 25 September 2026 tersebut.
Forum internasional ini mempertemukan delegasi dari tiga negara, yakni Indonesia, Filipina sebagai negara tuan rumah, serta Kenya. Para peserta saling berbagi pengalaman dan praktik dalam memperkuat pemanfaatan data serta bukti sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan.
Jeane mengatakan, program tersebut berfokus pada Data to Policy (D2P) Institutionalization, yaitu penguatan pemanfaatan data kesehatan secara sistematis agar dapat diterjemahkan menjadi informasi berbasis bukti.
Informasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat mendukung berbagai tahapan pembangunan kesehatan, mulai dari perencanaan program, pengambilan keputusan hingga pelaksanaan pelayanan kesehatan.
Menurut Jeane, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjadikan data sebagai landasan penyusunan kebijakan.
Perspektif pemerintah daerah juga dinilai penting karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pendekatan D2P diterapkan dalam perencanaan kesehatan dan pelayanan publik di tingkat sub-nasional.
Jeane menegaskan bahwa pemanfaatan data kesehatan tidak sebatas mengumpulkan dan menyajikan angka. Lebih dari itu, data harus mampu menghasilkan informasi yang relevan untuk membantu pemerintah memahami persoalan, menentukan prioritas, menyusun intervensi, hingga mengevaluasi hasil pembangunan kesehatan.
"Pertukaran pengalaman ini menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana data dapat diintegrasikan secara lebih kuat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan,” katanya.
Ia menambahkan, pembelajaran dari pengalaman negara lain juga penting untuk memperkuat tata kelola data di daerah.
Hal itu mencakup penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan hasil analisis data dapat dikomunikasikan secara efektif kepada para pengambil kebijakan.
"Kami berharap bukan sekadar memperoleh pengetahuan baru, tetapi menemukan praktik yang relevan dan dapat diadaptasi dengan konteks sistem kesehatan Indonesia, khususnya dalam memperkuat perencanaan dan pelayanan kesehatan di daerah,” kata Jeane.
Selama lima hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai agenda, mulai dari presentasi antarpemerintah, diskusi teknis, pembelajaran antar-sejawat, hingga pertemuan dengan institusi terkait.
Peserta juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah institusi atau fasilitas yang telah menerapkan praktik pemanfaatan bukti dalam kebijakan kesehatan.
Pada hari pertama, agenda kegiatan meliputi orientasi dan pengenalan konteks program, presentasi dari negara peserta, pemaparan perjalanan Filipina dalam menerapkan pendekatan D2P, serta kunjungan ke lembaga yang telah mengimplementasikan pendekatan tersebut.
Dari rangkaian pertukaran pengalaman itu, peserta diharapkan dapat menghasilkan rangkuman pembelajaran dan praktik baik yang bisa diterapkan di masing-masing negara.
Selain itu, forum tersebut juga diarahkan untuk menghasilkan rencana aksi implementasi yang mencakup prioritas kegiatan, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, mekanisme koordinasi dan akuntabilitas, hingga indikator pemantauan.
Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, penguatan pemanfaatan data dan bukti dalam kebijakan kesehatan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program yang dirancang benar-benar mampu merespons kebutuhan masyarakat.
Dengan pemanfaatan data yang semakin kuat, perencanaan kesehatan di daerah diharapkan tidak hanya berbasis pada angka, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang lebih tepat sasaran.(antara)
Editor : Nur Fadilah