GORONTALOPOST - Setelah partai PAN dan Golkar menggabungkan diri, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) telah memulai diskusi untuk menentukan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Masing-masing partai sedang merancang usulan mereka.
Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, menjelaskan bahwa meskipun PAN dan Golkar telah bergabung, PKB tetap pada posisinya yang diambil setelah Muktamar Bali, yakni mendukung Gus Imin (julukan Muhaimin) dalam Pilpres 2024. "PKB telah berijtihad untuk mengusung Gus Imin dalam Pilpres 2024," ujarnya pada Senin (14/8).
Dia juga menegaskan bahwa penetapan calon presiden dan calon wakil presiden masih merujuk pada Piagam KKIR yang ditandatangani setahun lalu di Sentul, Bogor. Karena masih terlalu awal untuk kerja sama Gerindra-PKB dan Golkar-PAN serta perlu pembahasan lebih lanjut, belum ada rincian terkait peran dan tanggung jawab semua pihak, termasuk strategi dalam menentukan capres-cawapres yang akan diusung.
Dalam hal ini, PAN tetap pada rencananya dengan mengajukan nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN, menyatakan bahwa mereka akan membahas usulan Erick, meski masih dalam tahap pembicaraan yang awal.
"Ya (kami mengusulkan), nanti kan dibicarakan," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Meskipun demikian, Zulhas mengatakan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru karena tahapan baru dimulai dengan deklarasi dan belum mencapai pembicaraan yang lebih mendalam.
Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), mengungkapkan bahwa penentuan calon wakil presiden untuk Prabowo memiliki potensi menjadi kompleks. Setiap partai yang memberikan dukungan telah memiliki calon yang ingin mereka usulkan. "Karena dalam kerangka KKIR, semua Ketua Umum yang merupakan anggota memiliki aspirasi untuk menjadi calon wakil presiden. Hal ini berpotensi menyebabkan kebuntuan politik," katanya.
Situasi ini juga membuka peluang bagi individu-individu di luar partai politik, terutama yang mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Agung menyatakan bahwa solusi yang dapat diterima oleh semua partai, seperti kemungkinan pasangan dengan nama-nama seperti Gibran atau Khofifah jika mendapat dukungan langsung dari Presiden Jokowi, akan menjadi penting.
Walau beberapa hal ini ditolak, Agung menilai bahwa sulit untuk melepaskan keterkaitan antara Jokowi dan KKIR. Selain para Ketua Umum partai yang menjadi anggota kabinet, Jokowi juga kerap memberikan dukungan kepada Prabowo dan tokoh-tokoh seperti Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto. Ini menunjukkan bahwa hubungan ini tidak hanya tentang performa semata, melainkan juga melibatkan pembahasan isu-isu strategis, termasuk Pilpres.
Namun, Presiden Joko Widodo membantah anggapan tersebut. Saat ditanya tentang perubahan aliansi antara Golkar dan PAN ke kubu Prabowo, Jokowi menolak untuk berkomentar dan mengembalikan keputusan tersebut kepada partai-partai terkait. "Masalah Golkar, masalah PAN, masalah Gerindra, masalah PKB. Itu urusan partai-partai," kata Jokowi.
Terkait komunikasi dengan partai-partai tersebut, Jokowi juga menampik adanya interaksi. Walaupun dua ketua umum partai tersebut menjabat sebagai menteri di kabinetnya, Jokowi menegaskan bahwa dia adalah seorang presiden. "Saya bukan ketua partai. Saya adalah presiden," tegasnya saat berbicara dengan media usai memberikan tanda kehormatan.
Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menjajaki nama-nama yang berpotensi menjadi calon wakil presiden (bacawapres). Salah satu kandidat yang dipertimbangkan adalah Zannuba Ariffah Chafsoh, atau dikenal sebagai Yenny Wahid, putri dari Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid.
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan bahwa Puan Maharani, Ketua DPP PDIP dan Ketua DPR, telah memasukkan nama Yenny ke dalam daftar calon wakil presiden yang mungkin mendampingi Ganjar.
Selain Yenny, daftar tersebut juga mencantumkan nama-nama seperti Sandiaga Uno, Mahfud MD, Andika Perkasa, dan Erick Thohir. "Dan masih banyak lagi. Semua nama ini menjadi perbincangan di kalangan publik," tutur wakil ketua MPR ini di kompleks parlemen, Senayan, pada hari sebelumnya (14/8). (jpg)
Basarah mengungkapkan bahwa semua kandidat tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi pendamping Ganjar. Pihaknya akan tetap memantau perkembangan kombinasi capres-cawapres yang diusulkan oleh partai lain.
Legislator dari dapil Malang Raya ini menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai cawapres Ganjar ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jika Megawati memilih nama cawapres selain Sandiaga Uno, Basarah menyatakan bahwa PDIP tidak masalah jika PPP hengkang dari koalisi yang dibentuk PDIP. "Monggo. Bagi PDIP, kerja sama harus sukarela," papar Basarah.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan, pihaknya akan mengambil sikap jika Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi pendamping Ganjar pada Pilpres 2024. Namun, dia tidak menjelaskan sikap apa yang akan diambil.
Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) juga belum mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Rasyid Baswedan. Anggota Tim Delapan KKP Sudirman Said dalam rilisnya pada Ahad (13/8) mengakui terdapat perbedaan pendapat tentang waktu deklarasi calon wakil presiden dari KKP.
Partai Nasdem menginginkan pasangan capres-cawapres dideklarasikan menjelang deadline pendaftaran ke KPU. Sedangkan PKS dan Demokrat meminta deklarasi dilakukan segera.
Hingga saat ini, baru ada dua nama yang muncul sebagai pendamping Anies, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Keduanya berasal dari Jawa Timur, yang merupakan salah satu kriteria calon wakil presiden yang diinginkan oleh Anies. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey