GORONTALOPOST - Gelombang penolakan terhadap politik dinasti dan pelanggaran HAM terus berkobar melalui aksi mimbar demokrasi, yang semakin menggandeng mahasiswa dan rakyat di berbagai daerah.
Pada hari Minggu, 17 Desember, ribuan individu yang tergabung dalam Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia turut serta dalam aksi mimbar demokrasi di halaman kampus STIE AMKOP, Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam tindakan protes mereka, ribuan mahasiswa mengenakan topeng Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang dianggap merampas kebebasan berdemokrasi dan melanggar konstitusi Indonesia.
Mereka mengemas acara tersebut dalam format panggung rakyat yang melibatkan 12 kampus terkemuka di Makassar.
Tak hanya mahasiswa, para sopir angkot, petepete, tukang becak, pengendara bentor, komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu juga turut serta dalam mimbar demokrasi ini.
Aspar Muin, salah satu inisiator aksi di Makassar, mengecam Presiden Jokowi dalam keterangan tertulisnya, menyatakan, "Jokowi telah menurunkan demokrasi pada titik terendah, dengan campur tangan kekuasaannya dalam hukum demi mempertahankan dominasi keluarga dan memuluskan jalan bagi anaknya untuk maju sebagai Calon Presiden."
Ia juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui pengujian UU No.7/2017 tentang Pemilu.
Aspar berpendapat bahwa putusan tersebut dirancang khusus untuk memuluskan Gibran Raka Bumi Raka sebagai Calon Wakil Presiden.
Namun, keputusan ini tidak lepas dari kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman, yang memutuskan pengujian UU Pemilu, terkait secara keluarga dengan Jokowi dan akhirnya dinyatakan melanggar kode etik.
"Rezim ini sedang membangun Dinasti Politik dengan mengorbankan demokrasi dan Negara Hukum kita.
Kejahatan konstitusional itu nyata dilakukan Jokowi dan keluarganya,” tegas Aspar.
"Inilah Rezim ugal-ugalan sepanjang sejarah Indonesia, melampaui praktek Orde Baru dan jelas mengkhianati amanah reformasi 25 tahun lalu," sambungnya.
Aspar menambahkan, meskipun sudah 25 tahun berlalu sejak reformasi dimulai, situasi demokrasi masih stagnan, bahkan banyak yang menilai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Jokowi.
“Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah kasus kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM," tandasnya.
Kegiatan mimbar demokrasi ini juga melibatkan seniman mural, dan bank-bank ternama di Kota Daeng seperti Kapal Udara dan Makassar Uye.
Komunitas Vespa, sopir angkot, dan pengendara bentor turut serta dalam aksi ini, yang juga melibatkan tokoh publik untuk memberikan orasi kebangsaan.
Selain panggung rakyat yang dipenuhi orasi dan penampilan seniman, AMPDS membagikan topeng V for Vendetta kepada peserta sebagai simbol perlawanan, dan juga stiker dengan kalimat peringatan, "Awas Bahaya! Jangan Sampai Indonesia Dikuasai Tirani Dinasti Dan Pelanggar HAM." (jpg)
Editor : Tina Mamangkey