Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Basppeda Boalemo Ungkap Pengembangan Perumahan Terkendala Perda Kumuh

A
Penulis: Azis Manansang❯

 


Advertisement

Rapat  koordinasi dan sinkronisasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam perencanaan Pembangunan Pengendalian Permukiman, berlangsung du Aula Bappeda.(hms-Kmfo)
Rapat koordinasi dan sinkronisasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam perencanaan Pembangunan Pengendalian Permukiman, berlangsung du Aula Bappeda.(hms-Kmfo)

Gorontalopost.Id,     TILAMUTA – Belum memiliki perda kumuh menghambat seluruh pengembangan perumahan di Kabupaten Boalemo. "SK Kumuh kita juga belum direvisi,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo Srijun Tasman Dangkua.

Saat memberikan laporan kepada Pj. Bupati Boalemo Sherman Moridu. Dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Advertisement

Dalam perencanaan Pembangunan Pengendalian Permukiman, berlangsung du Aula Bappeda, kemarin (07/08/2023).

“Untuk Boalemo saat ini Pak Bupati, belum memiliki perda kumuh dan inilah yang menghambat seluruh pengembangan perumahan, dan SK Kumuh kita juga belum direvisi,” kata Srijun.

Advertisement

Lebih lanjut Srijun menjelaskan, untuk SK Kumuh sendiri didalamnya terdapat beberapa item penting diantanya display pemukiman kumuh, rekapitulasi numerik data kumuh dan peta deliniesi kawasan kumuh.

“Rapat hari ini diharapkan mampu membahas persiapan dokumen, minimal tahun ini atau pun tahun depan kita sudah punya dokumen-dokumen tersebut.

Sehingga kedepannya bidang perumahan dan permukiman ini, bisa mendapatkan kucuran DAK,” tutur Srijun Dangkua.

Sementara itu Penjabat Bupati Boalemo Sherman Moridu menegaskan, bahwa rapat yang digelar Bappeda tersebut sangat penting dilaksanakan.

Guna untuk menghasilkan langkah-langkah yang nyata, dalam melaksanakan rencana Pembangunan Pengendalian Permukiman.

“Saya berharap, rapat ini dapat memberiakan ide-ide dan masukan dari lima lintas sektor, bagaimana Perumahan dan kawasan Permukiman ini, benar-benar terterima dikalangan masyarakat,"ujar Sherman Moridu.

Selanjutnya Pj. Bupati Sherman menambahkan, hal ini juga membutuhkan kolaborasi dari semua stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah.

“Pokja PKP ini harus benar-benar lebih kita tingkatkan dari saat ini, dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

Juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui kualitas kesehatan, dan terjaminnya ketersediaan akses air minum serta sanitasi yang layak,” ujar Pj. Bupati. (Fik/Kmfo).

 

Advertisement
Editor : Azis Manansang

Artikel Terkait

Boalemo Butuh Ribuan Hunian, Rum Pagau Minta Data Perumahan Akurat dari   Desa

Boalemo Butuh Ribuan Hunian, Rum Pagau Minta Data Perumahan Akurat dari Desa

Rum menegaskan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat dibutuhkan pemerintah daerah.

 Dana Proyek Rp 6,7 M Diduga Menyimpang, SPPBE di Boalemo Terbengkalai, Dirut Kontraktor Ditahan

Dana Proyek Rp 6,7 M Diduga Menyimpang, SPPBE di Boalemo Terbengkalai, Dirut Kontraktor Ditahan

Polisi menyebut perkara ini bermula dari kontrak pekerjaan pembangunan SPPBE antara PT Bumi Panua dan PT Sherpa Nadya Sejahtera pada 19 /09

Rum Pagau Bayarkan TPP, Warning ASN Boalemo Jangan Lalai Disiplin dan Pelayanan Publik  Harga Mati

Rum Pagau Bayarkan TPP, Warning ASN Boalemo Jangan Lalai Disiplin dan Pelayanan Publik Harga Mati

Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan ASN, tetapi setiap orang harus membuktikan tanggung jawabnya melalui kedisiplinan dan kinerja

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer