
GorontaloPost.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil langkah tindak lanjut terhadap dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan yang berada di bawah pengelolaannya.
Berdasarkan data yang dipegang oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK, jumlah pungli tersebut mencapai Rp 4 miliar.
Dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu Pemilu) di Balikpapan, Menko Polhukam memberikan pernyataannya pada Selasa (20/6).
"Permasalahan ini harus diungkap kepada publik dan kemudian ditindaklanjuti secara hukum karena pungli merupakan tindak pidana," tegas Menko Polhukam.
Namun, Mahfud juga mengakui bahwa saat ini dia belum memiliki informasi detail mengenai kasus tersebut. Ia masih menunggu pengumuman hasil penyelidikan.
Menurut Mahfud, apabila pungli tersebut melibatkan jumlah uang yang signifikan, maka bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan.
"Saya belum mengetahui apakah ini pungli atau penyuapan.
Dalam kasus korupsi terdapat tujuh jenis perbuatan, seperti penyesuaian harga, penurunan harga, pemalsuan dokumen, pemerasan, dan sebagainya. Biasanya, pungli adalah yang paling ringan," ungkap Mahfud MD.
Mahfud menegaskan bahwa pungutan liar merupakan bentuk korupsi karena melibatkan tindakan memperkaya diri secara tidak sah.
Dalam hukum, pungli dan korupsi memiliki pasal dakwaan yang sama.
"Pasal dakwaan untuk pungli dan korupsi sama, hanya saja pungli biasanya dianggap lebih ringan dan sering diselesaikan secara administratif jika kasusnya bersifat kecil-kecilan," jelas Mahfud MD. (jpg)



