
GORONTALOPOST - Dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (3/10), Rancangan Undang-undang (RUU) ASN telah secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) ASN 2023. Melalui pengesahan RUU ASN ini, beberapa masalah krusial yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja serta kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga Non-ASN atau honorer akhirnya mendapat solusi.
Selama ini, terdapat ketidaksesuaian antara tingkat kinerja ASN dengan realitas lapangan, yang mengakibatkan berbagai keluhan dari masyarakat terkait pelayanan publik.
Menurut Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, saat ini, sebanyak 99% kinerja individu dianggap baik atau sangat baik. Hal ini disebabkan karena pemimpin hanya memiliki dua opsi penilaian, yaitu baik atau sangat baik untuk bawahannya. Namun, hal ini menjadi masalah karena mengabaikan tantangan untuk mengharmonisasikan kinerja individu dengan kinerja organisasi.
RUU ASN ini hadir untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut dan mendorong keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi atau instansi, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebelum adanya RUU ASN, pegawai pemerintah terjebak dalam birokrasi yang terlalu kaku, membuat penilaian kinerja ASN menjadi sulit dipantau.
Melalui RUU ASN, kesejahteraan pegawai pemerintah akan disesuaikan dengan kinerja mereka. Artinya, semakin baik kinerjanya, semakin baik juga penghasilannya, dan sebaliknya.
Menteri PANRB menjelaskan bahwa UU ini menghubungkan erat kesejahteraan ASN dengan kinerjanya. Selama ini, ASN yang berkinerja baik mendapatkan tunjangan kinerja yang sama dengan ASN yang hanya hadir di kantor untuk memenuhi syarat persentase kehadiran. Ini berpotensi mengurangi motivasi ASN untuk meningkatkan kinerja mereka.
Selain itu, UU ASN memberikan penekanan pada penghentian ASN yang tidak berkinerja. Hal ini penting karena selama ini sangat sulit untuk memberhentikan ASN akibat birokrasi yang berbelit-belit, meskipun kinerjanya tidak mencerminkan hasil kerja yang baik.
Selain masalah tersebut, manajemen kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digabungkan, sementara PPPK juga akan mendapatkan tunjangan pensiun berdasarkan skema defined contribution.
Tidak hanya itu, ASN dan PPPK akan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja luar biasa mereka, berupa plakat atau sertifikat yang didasarkan pada kinerja masing-masing.
Selain itu, kabar baik bagi tenaga honorer adalah bahwa mereka tidak akan dihentikan pada bulan November mendatang, dan gaji mereka tidak akan dikurangi.
Menurut Menteri PANRB, tidak akan ada pemberhentian massal terhadap tenaga non-ASN, tidak ada pemotongan pendapatan mereka, dan tidak ada beban fiskal tambahan. Semuanya akan tetap mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU, baik dalam skema penuh waktu maupun paruh waktu. (jpg)



