Mahfud MD: Hakim MK yang Berkonflik Kepentingan Harus Diproses Etik

GORONTALOPOST - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini menguji materi terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) telah menarik perhatian dari berbagai pihak, terutama peserta Pemilu 2024 yang akan datang.
Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menegaskan pentingnya integritas dan bebas dari konflik kepentingan bagi hakim, mengingat ini adalah bagian dari asas-asas dan prinsip penegakan hukum. Mahfud MD juga memastikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlibat dalam konflik kepentingan tidak boleh memutuskan suatu perkara atau permohonan uji materi.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Senin (23/10), Mahfud MD menyampaikan, "Dalam pengadilan, terdapat asas-asas yang harus dijunjung, misalnya, jika suatu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, memiliki ikatan kekeluargaan, atau terlibat dalam hubungan kepentingan politik, hakim tidak boleh mengadili."
Selanjutnya, Mahfud MD menekankan perlunya mencegah hakim MK yang memiliki konflik kepentingan untuk memutuskan perkara. Dia menjelaskan, "Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar ke depannya tidak boleh terjadi lagi."
Meskipun demikian, Mahfud MD mengingatkan bahwa setelah majelis hakim mengeluarkan putusan, keputusan hukum tersebut bersifat final dan mengikat. Dia menekankan, "Putusan MK sudah dijatuhkan dan sudah mengikat. Apapun isinya harus tetap dilaksanakan."
Selain itu, Mahfud MD menegaskan bahwa jika putusan MK tidak dijalankan, itu berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu 2024. Oleh karena itu, Mahfud MD mengajak semua pihak untuk mengikuti proses pemeriksaan etik yang sedang berlangsung terhadap para hakim, terutama mereka yang diduga melanggar etik. Proses ini sedang berjalan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan MKMK untuk menangani dugaan pelanggaran etik oleh hakim MK yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan putusan mengenai uji materi usia capres-cawapres.
Pentingnya keputusan MK ini sangat terlihat dalam pengaruhnya terhadap bursa cawapres yang akan ikut dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satu contohnya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Gibran, yang berusia 36 tahun saat diusung sebagai calon wakil presiden, dapat menjadi cawapres karena pernah menjabat sebagai Walikota Solo. Keputusan ini diumumkan oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri atas beberapa partai pada Minggu malam (22/10).

