Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Alokasi DIPA dan TKDD 2021 Turun Rp10,5 Triliun

A
Penulis: Administrator❯
Wagub Gorontalo H. Idris Rahim (kanan) mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung secara virtual di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Rabu (25/11/2020). (Haris – Humas)
Wagub Gorontalo H. Idris Rahim (kanan) mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung secara virtual di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Rabu (25/11/2020). (Haris – Humas)
GP.CO.ID, GORONTALO – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 untuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Penyerahan DIPA dan TKDD yang berlangsung secara virtual diikuti oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Rabu (25/11/2020). DIPA memuat belanja pemerintah pusat yang dialokasikan di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, total DIPA dan TKDD tahun anggaran 2021 sebesar Rp10,5 triliun. Rinciannya, untuk DIPA sebesar Rp4,172 triliun, dana Transfer ke Daerah Rp5,857 triliun, serta Dana Desa Rp 639 miliar. Wagub Idris Rahim menjelaskan arahan Presiden Jokowi yang menginstruksikan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk segera membelanjakan anggarannya dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Bapak Presiden menginstruksikan akhir tahun ini sudah mulai dilelang untuk program kegiatan tahun 2021. Begitu pula untuk bantuan sosial harus sudah disalurkan pada awal Januari 2021. Tujuannya agar ekonomi bergerak dan masyarakat terbantu,” jelas Idris. Lebih lanjut Idris mengatakan, Presiden meminta untuk melakukan reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efisien. Penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, untuk menghadapi kondisi krisis pada masa pandemi Covid-19, kecepatan dan akurasi harus menjadi karakter seluruh aparatur pemerintah. “Presiden minta agar kita lebih bersemangat dalam menghadapi ketidakpastian tahun 2021. Harapan beliau dengan semangat yang luar biasa, seluruh program stimulus cepat memberi dampak dan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi,” terang Wagub. Khusus untuk dana TKDD, terbanyak untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp 1,50 triliun. Jumlah itu mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,61 triliun. Kabupaten Gorontalo menjadi terbanyak kedua yakni Rp 1,16 triliun, turun dari tahun sebelumnya Rp 1,22 triliun. Terbanyak ketiga Kabupaten Bone Bolang sebesar Rp 899,25 miliar, turun dari tahun sebelumnya Rp 900 miliar. Selanjutnya Kabupaten Pohuwato Rp 808,44 miliar, turun dari tahun sebelumnya Rp 949 miliar. Disusul Kabupaten Boalemo Rp 742,38 miliar, turun dari tahun sebelumnya Rp 785 miliar. Kota Gorontalo Rp 702,70 miliar, turun dari tahun sebelumnya Rp 719 miliar. Terakhir Kabupaten Gorontalo Utara Rp 678,74 miliar, turun dari tahun sebelumnya Rp 761 miliar.(zis)  

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Wabup Lahmuddin Minta Program Boalemo 2027 Prioritaskan Kebutuhan Warga

Wabup Lahmuddin Minta Program Boalemo 2027 Prioritaskan Kebutuhan Warga

Lahmuddin menekankan bahwa penyusunan anggaran harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan disesuaikan dengan skala prioritas

Gusnar Ismail Hadapi APBD Gorontalo 2027 Rp 1,2 Triliun, Ruang Fiskal Makin Kecil Pemprov Dituntut S

Gusnar Ismail Hadapi APBD Gorontalo 2027 Rp 1,2 Triliun, Ruang Fiskal Makin Kecil Pemprov Dituntut S

Gusnar menggambarkan kondisi fiskal Gorontalo yang mengalami tren penurunan. APBD pada 2024 mencapai Rp 1,9 triliun turun menjadi Rp 1,8 T

Pemkab dan DPRD Gorontalo Sepakati KUA-PPAS 2027, Sofyan Puhi: Anggaran Masih Dinamis

Pemkab dan DPRD Gorontalo Sepakati KUA-PPAS 2027, Sofyan Puhi: Anggaran Masih Dinamis

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan, KUA-PPAS yang telah disepakati menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun RKA

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer