Gorontalopost.id, GORONTALO - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengaku, tahun 2024 merupakan tahun yang cukup berat bagi pemerintah. Anggaran yang relatif sedikit harus mampu dipilih dan pilah berdasarkan skala prioritas.
Beberapa program yang cukup menyedot anggaran yakni Pilkada 2024 sebesar Rp 84,56 miliar dan kebutuhan pembiayaan PON KE-XXI di Aceh – Sumatera Utara sebesar Rp20,75 miliar.
Baca Juga: Pasca Kebakaran SMAN 4 Tak Diliburkan, Olah TKP Polresta 7 Gedung Hangus Terbakar
“Terdapat pula alokasi anggaran kurang lebih sebesar Rp 101,15 milyar yang merupakan aspirasi DPRD dan hasil pembahasan bersama antara badan anggaran DPRD, TAPD dan SKPD.
Dan yang sebagian besar adalah mendukung program/kegiatan dalam rangka penurunan inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik,”ujar Ismail. Pada rapat Paripurna ke-130 Pembicaraan Tingkat II yang berlangsung di ruang rapat DPRD, kemarin (20/11/2023).
Baca Juga: Jadi Tersangka Firli Tersandung Kasus Dugaan Pemerasan terhadap SYL
Selain beberapa beban pembiayaan di atas, di tahun 2024, alokasi dana transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan RI hampir sebagian besar mengalami penurunan.
Baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, DAU mengikat, DAK fisik dan non fisik, serta dana insentif fiskal.
“Hal ini yang membuat pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan rasionalisasi belanja pada seluruh SKPD.
Agar tetap menjaga keseimbangan struktur APBD dan berusaha untu tidak melampaui batas maksimal defisit APBD sebagaimana ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Baca Juga: APBD 2024 Pemprov Gorontalo Naik Rp 96 Miliar, Disetujui DPRD Provinsi jadi Perda
Melihat berkurangnya kapasitas fiskal yang terbatas dan adanya kebutuhan anggaran khusus di tahun 2024 nantinya.
Penjagub berharap tidak akan mengurangi dan mengesampingkan apa yang sudah direncanakan sejak awal penyusunan APBD 2024 ini.
“Kita harus tetap komitmen dan konsisten mendukung program prioritas nasional antara lain penurunan inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem.
Serta, penurunan stunting dan peningkatan investasi serta peningkatan infrastruktur pelayanan publik,” tandasnya.(Mg- 02/Kmfo).
Editor : Azis Manansang