Gorontalopost, GORONTALO — Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan langkah strategis dengan mengunjungi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa, bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi II, ini.
Bertujuan memperkuat koordinasi pengawasan penyaluran BBM bersubsidi sekaligus mengusulkan penambahan kuota solar untuk wilayah Gorontalo.
Rombongan DPRD diterima oleh Harish Mafaaza, Sub Koordinator Pengawasan Ketersediaan BBM BPH Migas.
Dalam sambutannya, Harish menegaskan bahwa kuota BBM bersubsidi Gorontalo tahun 2025 masih aman dengan realisasi 77 persen hingga Oktober.
Namun, ia menyoroti adanya kendala serius di lapangan seperti keterlambatan suplai dari Pertamina dan penggunaan BBM subsidi oleh sektor yang tidak berhak, terutama tambang ilegal.
“Masalah bukan di kuota, tapi di distribusi dan pengawasan. Kami mendukung DPRD untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, menilai langkah koordinasi ini sangat penting karena DPRD banyak menerima keluhan masyarakat soal antrian panjang solar dan kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah.
“Kami turun langsung dan melihat antrean masih mengular di SPBU. Stok cepat habis, apalagi di daerah pinggiran. Kami ingin distribusi lebih merata dan kuotanya ditambah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ridwan Monoarfa menyoroti masalah ketimpangan penyaluran SPBU yang menyebabkan kekosongan stok di wilayah Telaga, Isimu, dan Hayahaya.
Ia menegaskan bahwa pemerataan distribusi jauh lebih penting daripada sekadar menambah kuota.
“Kalau distribusi merata, antrian bisa berkurang dan penyalahgunaan bisa ditekan. Solar subsidi ini harus dinikmati masyarakat, bukan tambang-tambang ilegal,” tegas Ridwan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II Hamzah Idrus turut menyoroti aktivitas tambang di Pohuwato yang kian masif dan berpotensi menyerap BBM subsidi secara tidak sah.
Pihak BPH Migas pun menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperketat penerbitan surat rekomendasi BBM bagi nelayan dan petani agar tidak disalahgunakan oleh pelaku industri.
Pertemuan itu ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antara DPRD, BPH Migas, dan Pertamina.
“BBM bersubsidi adalah hak rakyat kecil, bukan untuk industri besar,” tandas Ridwan.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang