GORONTALO – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan keprihatinannya
atas ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo dalam rapat kerja bersama dinas terkait.
Baca Juga: PETI Dengilo Pohuwato Ancam Keselamatan Warga, Polisi Ingatkan Risiko Banjir dan Longsor
Rapat tersebut membahas persoalan anggaran Komisi Informasi Provinsi (KIP), KPID,
serta keberadaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Anggota Komisi I Yeyen Sidiki mengungkapkan, pembahasan tersebut tergolong mendesak
karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan lembaga dan kesejahteraan tenaga kerja.
Diakuinya DPRD menilai persoalan anggaran KIP, KPID, dan tenaga outsourcing harus segera dicarikan solusi
agar dapat ditentukan langkah tindak lanjut yang jelas.
Sehingga itu srikandi Partai Golkar ini, menilai kehadiran Sekda sangat krusial dalam rapat tersebut.
Meski telah diwakili oleh Asisten I, ia menyayangkan ketidakhadiran Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),
terlebih rapat membahas isu strategis terkait pengelolaan anggaran daerah.
Baca Juga: Robby Hunawa Canangkan Arah Baru Unigo, Fokus Akreditasi Unggul dan Mutu Pendidikan
Selain itu, Yeyen juga menyoroti persoalan tenaga outsourcing di lingkungan Pemprov Gorontalo.
Ia mengungkapkan adanya perbedaan upah di setiap OPD, bahkan sebagian tenaga outsourcing menerima upah di bawah standar
Upah Minimum Provinsi (UMP) serta adanya dugaan potongan oleh pihak ketiga.
Aleg tiga periode ini menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan penjelasan yang konkret dan transparan langsung dari Sekda.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berharap dapat menjadwalkan kembali rapat khusus
dengan Sekda agar seluruh persoalan anggaran dan tenaga outsourcing dapat dibahas secara tuntas.(Mg-02)
Editor : Azis Manansang