Gorontalopost, GORONTALO – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo.
Baca Juga: Faisal Hulukati Reses DPRD di Tanggilingo, Warga Usul Jalan Tani, UMKM, hingga Status TK Negeri
Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Mengangkat tema akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta pengendalian inflasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
dan menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Sejumlah pejabat daerah kabupaten/kota, unsur perbankan, BUMN, hingga instansi teknis seperti Pertamina dan BMKG turut ambil bagian.
Dalam forum tersebut, masing-masing daerah memaparkan strategi menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang meningkatnya permintaan selama Ramadhan dan Idul Fitri.
Dari hasil pembahasan, beberapa komoditas masih menjadi penyumbang utama inflasi di Gorontalo, di antaranya cabai rawit, beras, tomat, bawang merah, daging ayam, telur,
dan minyak goreng. Stabilitas pasokan komoditas tersebut dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Baca Juga: Gorontalo Siap Wujudkan Pelayanan Desa Berkualitas melalui Penjabat Kepala Desa
Selain isu inflasi, forum juga menyoroti peningkatan jumlah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gorontalo yang kini bertambah.
Kondisi ini dinilai harus diimbangi dengan kesiapan pasokan pangan lokal agar kebutuhan bahan baku tetap terpenuhi tanpa memicu gejolak harga.
Espin Tulie menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor dalam menghadapi tantangan inflasi musiman.
Menurutnya, pengendalian harga tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, perbankan, serta pelaku usaha.
Ia juga melihat peningkatan jumlah dapur MBG sebagai peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal untuk memperluas pasar.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, program tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Lebih lanjut, Komisi III DPRD disebut akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi
dan melindungi daya beli masyarakat, terutama di tengah lonjakan kebutuhan jelang hari besar keagamaan.
Dari sektor energi, Pertamina memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan normal.
Sementara itu, BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrem di beberapa periode mendatang sehingga perlu langkah antisipasi, termasuk untuk mendukung kelancaran berbagai agenda besar daerah.
Editor : Azis Manansang