Gorontalopost, GORONTALO – Dukungan terhadap langkah politik Partai Golkar Gorontalo untuk memanggil Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, terus mengalir.
Kali ini datang dari Ketua GARDU Prabowo Gorontalo, Alie Soecipto Sidiki (OPS), yang menyatakan sikap tegas mengawal isu dugaan nepotisme.
Baca Juga: Pemkab Gorontalo Gandeng Telkom, Sugondo Makmur Percepat Program Satu Data dan Kabupaten Digital
OPS menilai, langkah hearing yang diinisiasi Partai Golkar merupakan bagian dari upaya
menjaga pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang bersih.
"Kami mensoport Partai Golkar karena yang dilakukan Partai Golkar sejalan dengan visi\ misi Gardu
mengawal pemerintah agar tidak melakukan praktek KKN," ungkap OPS kepada media ini.
Menurut OPS, pihaknya tidak hanya menerima informasi, tetapi juga telah melakukan penelusuran awal
terkait keresahan yang berkembang, khususnya mengenai pengangkatan mantu gubernur sebagai Komisaris di Bank Sulutgo.
OPS menegaskan, sebagai gerakan rakyat, Gardu Prabowo memiliki tanggung jawab moral
dan politik untuk memastikan proses pemerintahan berjalan transparan.
"Gardu adalah gerakan rakyat yang punya tanggung jawab moral dan politik. Olehnya
kami akan mengawal dan mendukung apa yang akan dilakukan Partai Golkar," ucapnya.
Baca Juga: Polda Gorontalo Tetapkan Pria Inisial R Tersangka Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur
Tak hanya itu, OPS juga mengingatkan agar kepemimpinan di Gorontalo tidak mengarah pada praktik politik dinasti yang dapat merusak sistem pemerintahan.
"Karena kami mendengar selentingan yang berkembang setiap kebijakan seperti
contohnya mutasi sudah tidak lagi melibatkan Wagub maupun sekda sebagai panglima ASN
tapi langsung mendapatkan arahan dari anak Gubernur," ucapnya.
Terakhir OPS menyampaikan uneg-uneg dan kekesalannya atas realitas yang terjadi.
"Saya nyesal dengan Gusnar dipasangkan dengan ibu Ida adalah istri dari gubernur Rusli Habibie sampai terpilih jadi Gubrnur.
Kalau bukan dengan ibu Idah Saidah Rusli Habibie pasti tidak akan terpilih gubernur.
Baca Juga: Pemkab Gorontalo Terima LHP Ombudsman, Polemik Aset dengan UMGO Masuk Tahap Penyelesaian
Nah itu yang harus dipahami masyarakat dan OPD khususnya," ungkapnya dengan mimik serius.
Sebelumnya, desakan juga datang dari internal Partai Golkar. Sejumlah kader meminta anggota Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Gorontalo
untuk mengambil sikap tegas terkaitdugaan pelanggaran yang ditujukan kepada gubernur.
Situasi ini memunculkan dinamika politik baru di Gorontalo, sekaligus menjadi sorotan publik
terkait komitmen pemerintah daerah dalam menjaga prinsip transparansi dan bebas dari praktik KKN.(Mg-02)
Editor : Azis Manansang