GORONTALOPOST - Kabar tak mengenakkan menyelimuti Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) akhir-akhir ini. Pemberlakuan sistem zonasi membuat sebagian peserta didik merasa dirugikan.
Sistem Jalur Zonasi telah diperkenalkan kepada publik pada tahun 2016 dan telah dioptimalkan pada tahun 2017. Tujuannya adalah untuk mendukung layanan pendidikan yang merata.
Namun, belakangan ini, kecurangan terjadi dalam PPDB 2023. Beberapa pihak yang terlibat dalam sistem zonasi dilaporkan melakukan kecurangan mulai dari jual beli kursi, manipulasi Kartu Keluarga (KK), hingga penitipan calon siswa oleh pejabat daerah.
Kondisi tersebut menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpuasan di kalangan calon peserta didik dan orang tua karena penerapan sistem jalur Zonasi yang dinilai kurang efektif pada PPDB tahun ini.
Menyikapi masalah ini, warganet Indonesia menunjukkan kekecewaannya melalui komentar di unggahan Instagram Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Banyak warganet yang mendesak untuk menghapus sistem zonasi.
Salah satu akun dengan nama @dixiepro menulis, "HAPUS SISTEM ZONASI..!! JANGAN PATAHKAN SEMANGAT BELAJAR GENERASI ANAK DIDIK KITA DENGAN SISTEM ANDA..!!"
Sementara akun @harychan1981 menambahkan, "Hapus sistem zonasi pak, kita malah lebih setuju jika dikembalikan ke sistem nilai (NEM). Bingung pak kitanya, malah banyak terjadi kecurangan terutama untuk SMA. Saya khawatir nanti jika anak masuk SMA, karena daerah kami (klipang,sendangmulyo semarang) zonasinya tidak menjangkau sekolahan SMA Negeri, adapun SMA Negeri yang zonasinya masuk (mranggen,demak)namun jelas2 kalah sama yang lebih dekat dengan sekitar sekolahan, maka dari itu pak bosss...kebanyakan zona kami banyak yang tidak bersekolah di SMA Negeri, banyak yang ke SMK atau ke pondok pesantren atau bahkan SMA swasta (yang pasti berbayar agak mahal). Kasihan bagi yang berkeinginan sekolah negeri namun tidak tercapai."
Akun @ivonadilamarta juga menunjukkan kekecewaan, "HAPUS ZONASI DAN PRIORITAS USIA. Katanya merdeka belajar, tapi mau masuk sekolah aja susah gimana ini mas mentri."
Banyak masyarakat Indonesia menyayangkan pemberlakuan sistem zonasi yang masih berlaku hingga saat ini. Mereka menilai bahwa sistem ini telah sangat merugikan calon peserta didik yang berusaha masuk ke sekolah negeri.(jpg)
Editor : Tina Mamangkey