Gorontalopost, JAKARTA – Desakan kuat datang dari Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo yang menuntut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Untuk turun tangan mencari solusi konkret bagi para penambang rakyat. Seruan itu mengemuka saat rombongan Pansus.
Melakukan pertemuan resmi dengan pihak kementerian di Jakarta, guna membahas jalan keluar dari berbagai persoalan tambang yang belum juga menemui titik terang.
Dalam pertemuan tersebut, para anggota Pansus menyampaikan langsung aspirasi masyarakat penambang tradisional yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan pemegang izin konsesi di wilayah Gorontalo.
Mereka menilai, kebijakan yang ada saat ini cenderung berpihak pada perusahaan besar dan belum memberikan ruang yang adil bagi penambang lokal.
Ketua Pansus Pertambangan DPRD Gorontalo, Meyke Kamaru, menegaskan bahwa regulasi di sektor pertambangan seharusnya tidak menyingkirkan masyarakat kecil.
“Kalau aturan hanya menguntungkan korporasi, maka keadilan bagi penambang rakyat tidak akan pernah tercapai. Pemerintah harus memastikan mereka juga mendapat hak hidup yang layak,” tegas Meyke.
Meyke juga menyoroti lemahnya tanggung jawab perusahaan tambang yang telah menguasai wilayah kerja setelah menggusur area yang sebelumnya digarap oleh penambang rakyat.
Ia meminta Kementerian ESDM memastikan agar perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan, tetapi juga ikut menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.
“Kami ingin melihat bukti nyata, bukan hanya janji di atas kertas. Rakyat butuh keadilan dan kepastian ekonomi,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, pihak Kementerian ESDM menyambut baik masukan dari DPRD Gorontalo dan berjanji menindaklanjuti hasil pertemuan dengan langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor.
Kementerian menegaskan, kebijakan pertambangan ke depan harus berpihak pada masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan industri.(Mg-02).
Editor : Azis Manansang