Gorontalopost,JAKARTA - Suasana rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, mendadak memanas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan menantang pandangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam forum yang turut dihadiri para kepala daerah se-Indonesia itu, Purbaya menyoroti masih banyaknya daerah yang justru “menimbun” dana APBD alih-alih memutarkannya untuk kemakmuran rakyat.
Dialog panas itu bermula ketika Purbaya menanyakan apakah APBD seharusnya surplus, defisit, atau seimbang.
Tito menjawab, target umumnya adalah surplus agar pemerintah daerah memiliki cadangan keuangan.
Namun jawaban tersebut langsung ditanggapi Purbaya dengan gaya jenaka tapi sarat makna.
“Kalau uangnya numpuk sampai triliunan kayak di Bojonegoro, kenapa nggak dipakai buat memakmurkan rakyatnya?” sindir Menkeu yang disambut tawa para peserta rapat.
Menurut Purbaya, tujuan utama APBD bukanlah untuk menabung, melainkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia menekankan bahwa belanja daerah yang cepat, tepat, dan produktif adalah kunci agar perekonomian terus berputar.
“APBD bukan deposito. Kalau cuma disimpan, rakyat tidak akan merasakan dampaknya,” tegasnya.
Lebih jauh, Purbaya menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang masih “Jawa sentris”.
Ia menyebut, meski Pulau Jawa tumbuh 5,2 persen dan menyumbang 56,9 persen ekonomi nasional, daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan belum bergerak secepat itu karena terlalu bergantung pada komoditas.
“Coba mulai berani keluar dari zona nyaman. Investasi jangka panjang, perkuat industri, dan tingkatkan SDM,” tantangnya kepada pemerintah daerah.
Di akhir pemaparannya, Menkeu mengapresiasi stabilitas ekonomi nasional yang tumbuh 5,12 persen dengan inflasi terkendali di angka 2,65 persen.
Namun ia menegaskan, capaian itu tak boleh membuat daerah terlena. “Selama APBD belum berfungsi maksimal untuk rakyat, pekerjaan kita belum selesai,” pungkasnya.(PM).
t
Editor : Azis Manansang